Si Dokkes Polres Pasangkayu bersama Tim Kesehatan UPT Puskesmas di Kabupaten Pasangkayu dalam 2 hari telah melaksanakan Vaksinasi Covid-19 terhadap 1812 Warga Kabupaten Pasangkayu.
Vaksinasi tersebut dilakukan oleh Gerai Vaksinasi Presisi Si Dokkes di Mapolsek Pasangkayu secara serentak bersama 10 UPT Puskesmas lainnya dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu untuk mempercepat Vaksinasi terhadap warga yang berada di kabupaten Pasangkayu.
Kapolres Pasangkayu AKBP Didik Subiyakto S.H melalui Kabag Ops AKP Eduard Steffry Allan Telussa, S.I.K., M.Si saat ditemui Minggu Sore mengatakan bahwa ” Vaksinasi serentak yang kita laksanakan selama 2 hari yakni Sabtu dan Minggu telah Memaksin sebanyak 1812 Warga Kabupaten Pasangkayu.
Vaksinasi tersebut terdiri dari Jenis Sinovac sebanyak 1002 dan Moderna sebanyak 810 yang diberikan kepada warga dari berbagai kalangan dan umur.
Lanjut Eduard ” Kita berharap kepada masyarakat agar datang ke UPT Puskesmas terdekat untuk melakukan Vaksinasi Covid-19 sebagai Ikhtiar memutus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pasangkayu dan manfaat dari vaksin ini adalah untuk mencegah terkena atau mengalami gejala Covid-19 berat”. Pesan Eduard.
Barang bukti sebanyak sebelas buah bom lontong milik teroris Poso kembali dilakukan disposal oleh Detasemen gegana Satbrimob Polda Sulteng bertempat di markas Kompi I Batalyon B Satbrimob Polda Sulteng di Poso, Sulawesi Tengah, Sabtu (28/8/2021)
Bripka Ismail Ngemba dari subden II Gegana Satbrimob Polda Sulteng memimpin langsung pelaksanaan disposal yang diketahui memiliki daya ledak tinggi atau high explosive,
“Sebelas buah bom lontong yang dilakukan disposal merupakan barang bukti sitaan satgas Madago Raya selama tahun 2020 dan 2021,” demikian antara lain diungkapkan AKBP Bronto Budiono Wakasatgas humas Ops Madago Raya di Poso (28/8/2021)
“Sebelas bom lontong tersebut terdiri 10 buah bom pipa PVC dan 1 bom pipa besi yang kesemuanya memiliki daya ledak tinggi” tambahnya,
Bronto juga menjelaskan, tahun 2020 ada 3 kasus dengan 10 buah barang bukti bom lontong, 7 buah bom lontong merupakan temuan di Kelurahan Tegalrejo Poso dan hasil sitaan saat kontak senjata di Pegunungan Padopi dan Pegunungan Peaka Poso dengan barang bukti masing-masing 1 buah bon lontong, urainya
Sedangkan tahun 2021 ada 2 kasus dengan 2 buah barang bukti bom lontong yaitu saat kontak senjata di Salubanga Kec. Sausu Kab. Parimo dan temuan di Desa Penedapa Kec. Poso Pesisir Kab. Poso, jelas Bronto.
“Sebelum dilakukan disposal barang bukti tersebut diurai oleh tim detasemen Gegana guna mengetahui dan mempelajari unsur yang terkandung dalam bom lontong,
untuk menghindari resiko bahaya dalam penyimpanan barang bukti bom lontong maka dilakukan disposal atau dimusnahkan dengan cara diledakkan” pungkas Bronto
Tingginya curah hujan yang terjadi sejak kemarin hingga pagi ini Sabtu, (28/8/2021) harus di waspadai dengan datangnya banjir dan tanah longsor untuk mengantisipasi hal tersebut.
Kapolres Wajo AKBP MUHAMMAD ISLAM A, S.IK. MM memerintahkan kepada para Kapolsek jajarannya agar melakukan patroli dan meninjau lokasi yang terjadi banjir.
Tidak hanya itu Kapolres Wajo menghimbau kepada anggota polres wajo dilokasi banjir untuk bantu masyarakat mengamankan warga dan harta benda serta bagi masyarakat yang membutuhkan evakuasi agar hubungi call center polres wajo 110 maupun 112.
Dalam kesempatan tersebut Kapolres Wajo memerintahkan tetap melakukan himbauan kepada warga agar selalu waspada akan datangnya banjir secara tiba-tiba, karena banjir yang terjadi akan sangat berbahaya bagi warga yang tinggal dipinggiran sungai maupun pegunungan karena bisa mengakibat longsor.
Sat Samapta Polres Wajo melakukan patroli didalam kota sengkang untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas sabtu, (28/8/2021).
Kegiatan patroli dipimpin oleh KANIT PATROLI SAT SAMAPTA IPDA SUGIONO bersama anggotanya meninjau lokasi pemungkiman warga yang terdampak banjir dikecamatan tempe.
Selain itu anggota sat samapta polres wajo juga melakukan evakuasi beberapa pohon yang tumbang menutupi jalan disekitar jalan rusa sengkang yang dapat mengakibatkan arus lalu lintas terhambat.
Kapolres Wajo AKBP MUHAMMAD ISLAM A, S.IK. MM melalui Kasat Samapta AKP AGUSSALIM agar melakukan patroli dilokasi banjir dan himbau masyarakat yang membutuhkan bantuan polisi agar menghubungi call center polres wajo 110/112.
Ditengah cuaca seperti ini curah hujan yang sangat tinggi kehadiran anggota polisi ditengah masyarakat sangatlah penting, untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas dan dapat juga membantu masyarakat dilokasi banjir. “Ungkap Kapolres Wajo”
Pertaruhan politik Musyawarah Daerah X Partai Golkar Tana Toraja baru saja usai di laksanakan, Sabtu (28/8/2021) siang.
Musda menetapkan mantan Wakil Bupati Viktor Datuan Batara sebagai Ketua Golkar Tana Toraja Periode 2021. Mengantongi 30 persen dukungan menjadi salah satu persyaratan pencalon Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten.
Mantan orang nomor dua Pemkab Tana Toraja itu pernah menjabat Ketua DPD II Golkar Tana Toraja periode 2016-2021 sebelum di-Plt-kan oleh Taufan Pawe.
“Terima kasih atas kepercayaan ini. Mari merajut kebersamaan, saya akan bawa Golkar mempertahankan kemenangan di Tana Toraja,” kata Victor Datuan Batara di arena musda. Mantan Kapolres Tanah Toraja ini berharap dengan kepemimpinanya, Nantinya mampu mempersatukan semua Kader.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta untuk menerapkan pendekatan kearifan lokal atau menyesuaikan dengan adat istiadat setempat, guna mengajak warga Papua Barat yang terpapar Covid-19, mau di karantina di lokasi Isolasi Terpusat (Isoter).
Hal tersebut disampaikan Sigit saat memimpin rapat bersama Forkopimda Provinsi, Kota/Kab se-Papua Barat terkait penanganan dan pengendalian Covid-19, bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Sabtu (28/8/2021).
Sigit menambahkan, pendekatan itu harus dilakukan oleh personel TNI, Polri bersama Pemda dengan bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat setempat.
“Upaya menggeser isoman ke isoter perlu dilakukan secara maksimal dengan bantuan Pemerintah Daerah (Pemda), seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat. Serta perlu penjelasan secara baik dengan menyesuaikan adat istiadat setempat yang dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat ketika akan mengajak ke isoter,” kata Sigit dalam arahannya.
Mantan Kapolda Banten ini memaparkan, tingkat isolasi mandiri di Papua Barat, saat ini tecatat ada 411 kasus atau sekira 82 persen dari kasus aktif. Sedangkan, lokasi isoter yang ada di Papua Barat saat ini telah tersedia sebanyak 13 lokasi, dengan kapasitas 855 tempat tidur. Dari jumlah itu, 19 telah terpakai dan 836 masih belum.
Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan bahwa, sosialisasi terhadap masyarakat untuk menjalani isolasi di isoter harus lebih diperkuat. Menurutnya, isoter yang disediakan saat ini sudah dilengkapi dengan fasilitas memadai dan mendapatkan pengawasan penuh dari tenaga kesehatan (nakes).
Dengan begitu, sambung Sigit, tingkat kesembuhan seseorang dari paparan virus corona akan semakin tinggi. Tak hanya itu, dengan disegerakannya isolasi di isoter maka akan menjauhkan keluarga dan rekan-rekan lainnya dari penyebaran virus corona.
“Tetap lebih diutamakan isolasi atau karantina di Isoter karena di bawah pengawasan tenaga medis,” ujar Sigit.
Tak lupa, Sigit juga tetap mendorong Forkopimda Mimika melakukan strategi pengadilan Covid-19, yakni prokes ketat 3M, penguatan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) serta akselerasi program vaksinasi massal.
Sigit juga berharap, Forkopimda bersama masyarakat sama-sama terus bersinergi untuk mempertahankan tren penyebaran virus corona. Pasalnya, dari 34 provinsi di Indonesia, Papua Barat menjadi wilayah yang paling sedikit untuk kasus aktif di skala nasional.
Dengan mempertahankan tren positif, Sigit menyebut hal itu akan mempengaruhi kelonggaran-kelonggaran terhadap aktivitas masyarakat. Jika sisi kesehatan warga bisa dijamin, sambung Sigit, roda perekonomian pun akan bergerak seperti sediakala, namun tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.
“Ketika kasus Covid-19 di bisa terkendali, maka secara otomatis daerah tersebut akan mendapat pelonggaran dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan dengan lebih baik. Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dan seluruh masyarakat. Dalam Inmendagri nomor 36 dan 37 tahun 2021 terdapat perluasan pelonggaran di sektor pendidikan, sektor non esensial, restoran, pusat perbelanjaan, resepsi pernikahan, fasilitas umum dan kegiatan seni budaya,” papar Sigit.
Lebih dalam, Sigit menyatakan, penanganan dan pengendalian Covid-19 di Papua Barat, juga bisa dilakukan dengan percepatan atau akselerasi vaksin, sebagaimana target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Guna akselerasi vaksin, Sigit berharap prajurit TNI, Polri, Pemda dan masyarakat melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat tentang pentingnya disuntik vaksin. Kemudian, melakukan jemput bola untuk melakukan vaksin di sekolah, gereja hingga desa-desa.
“Lakukan sosialisasi terhadap lokasi atau gerai vaksinasi dan strategi vaksinasi agar masyarakat mengetahui kegiatan vaksinasi yang perlu percepatan. Lakukan sosialisasi kepada para tokoh adat, masyarakat gereja untuk mengajak masyarakat melaksanakan vaksinasi. Lakukan terobosan kreatif dengan strategi vaksinasi mobile atau door to door, vaksinasi massal di sekolah dan gereja, vaksinasi massal di rumah kepala adat/desa, vaksinasi bakar batu,” kata Sigit mengakhiri pengarahannya.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menpora Zainudin Amali, kembali melakukan pengarahan di Provinsi Papua terkait dengan persiapan jelang PON ke-XX. Kali ini, mereka memberikan pengarahan kepada Forkopimda Kabupaten Mimika.
Dalam pengarahannya, Sigit mengimbau kepada Forkopimda Mimika, untuk menyiapkan langkah Extraordinary agar laju pertumbuhan Covid-19 tidak mengalami peningkatan ketika berlangsungnya perhelatan pekan olahraga nasional tersebut.
“Kondisi kasus Covid-19 di Papua yang sudah melandai pasca-lonjakan kasus pada tanggal 8 Agustus 2021 harus kita pertahankan dengan langkah-langkah extraordinary, jangan sampai terjadi lonjakan kasus kembali ketika PON XX Papua dilaksanakan,” kata Sigit saat memimpin rapat bersama Forkopimda Mimika, Papua, Sabtu (28/8/2021).
Persiapan dengan langkah luar biasa itu, kata Sigit bisa dilakukan dengan cara menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat bagi atlet, pelatih, official, tamu undangan, dan panitia PON ke-XX.
Terkait hal itu, mantan Kapolda Banten itu menyebut strategi penanganan dan pengendalian virus corona untuk seluruh pihak terkait, harus dilakukan sejak keberangkatan, ketika tiba, dan saat menetap ketika menjalani pertandingan.
Untuk peserta yang hendak berangkat mengikuti PON, Sigit menekankan harus melakukan test Covid-19 dalam waktu dua atau tiga hari sebelum perjalanan.
“Kurangi kontak fisik dengan orang lain selama 14 hari sebelum keberangkatan. Siapkan daftar nama orang yang kontak erat untuk di validasi oleh petugas Covid-19 PB PON XX. Laksanakan protokol kesehatan sesuai rekomendasi Kemenkes, termasuk mengganti masker setiap hari atau masker kain dilapis 2 atau 3,” ujar Sigit.
Kemudian ketika tiba di Papua, Sigit mendorong Forkopimda untuk aktif memastikan penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak). Menyerahkan hasil test Covid-19.
Selanjutnya ketika menetap untuk mengikuti pertandingan, Sigit meminta agar melakukan pengawasan ekstra ketat. Diantaranya, membatasi aktivitasi atau hanya sebatas menjalani tugas dan peran. Mematuhi protokol kesehatan yang diatur. Lalu, wajib lapor kondisi kesehatan melalui aplikasi pelaporan kesehatan PB PON XX atau ke dokter kontingen masing-masing.
“Bila dianggap perlu maka akan dilaksanakan tes Covid-19. Akan dilakukan tes Covid-19 secara reguler selama PON berlangsung, sesuai tugas dan peran masing-masing. Jika hasil tes positif maka akan dilakukan isolasi mandiri atau dirujuk ke RS sesuai pedoman Kemenkes. Akan dilaksanakan tracing terhadap kontak erat,” tutur Sigit.
Selain itu, mantan Kabareskrim Polri ini juga tetap mendorong Forkopimda Mimika untuk tetap melakukan strategi pengadilan Covid-19, yakni prokes ketat 3M, penguatan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) serta akselerasi program vaksinasi massal.
Sigit menginstruksikan kepada personel TNI-Polri untuk membantu atau bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk melakukan akselerasi vaksinasi massal. Tujuannya, agar mempercepat target dari Pemerintah untuk mewujudkan Herd Immunity terhadap virus corona.
Strategi dan mempercepat vaksinasi di Papua, Sigit menyebut, bakal menyiapkan tempat vaksin di sekolah-sekolah untuk menyasar target siswa dan orang tua murid. Serta, di tempat-tempat ibadah untuk para masyarakat. Bahkan, nantinya, percepatan vaksinasi juga akan door to door sampai ke distrik atau kampung.
“Untuk mengurangi risiko penularan dan kematian akibat Covid-19, TNI-Polri bersama Pemda terus melakukan akselerasi vaksinasi. Untuk mencapai target tersebut diperlukan sinergisitas TNI-Polri dan Pemda serta seluruh elemen masyarakat. Dalam menyiapkan strategi vaksinasi diantaranya, serbuan vaksinasi, gerai vaksinasi, vaksinasi mobile, dan door to door, ketika stok vaksin datang dalam jumlah besar,” papar Sigit.
Disisi lain, Sigit juga mendorong Forkopimda untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mau menjalani isolasi di tempat isolasi terpusat (isoter) yang telah disediakan. Menurutnya, hal itu akan lebih baik untuk kesembuhan masyarakat yang terpapar virus corona, lantaran ditunjang dengan fasilitas memadai dan diawasi penuh oleh tenaga kesehatan (nakes).
“Tetap lebih diutamakan isolasi atau karantina di Isoter karena di bawah pengawasan tenaga medis,” kata Sigit.
Sigit menegaskan bahwa, pelaksanaan PON ke-XX juga bisa membangkitkan roda perekonomian masyarakat setempat. Oleh sebab itu, faktor kesehatan di tengah Pandemi Covid-19 harus diperkuat.
“PON XX Papua sukses dan lancar, investasi aman, pertumbuhan ekonomi meningkat, Papua semakin maju dan modern, masyarakat sehat sejahtera,” tutur Sigit.
Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs .Merdisyam menghadiri pelantikan dan penyumpahan 249 Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) dan Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) TNI AL Angkatan XLI T.A. 2021 Sabtu, 28 Agustus 2021 di Dermaga layang Lantamal VI Makassar
Pelantikan dan penyumpahan dipimpin langsung oleh Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat.
Selain Kapolda Sulsel Turut hadir dalam giat tersebut, para Pangkotama Sulsel, dan pejabat Forkopimda TK I Propinsi Sulsel.
Kapolda Sulsel dalam beberapa kesempatan mengatakan TNI dan Polri merupakan alat negara yang terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, TNI dan Polri harus bersinergi, terus berkoordinasi, serta bergotong-royong untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.
Pantauan peliput, acara yang digelar di Dermaga Layang Mako Lantamal VI tersebut, para siswa Satdik-2 Makassar terlihat berpakaian rapi memakai PDU I (Pakaian Dinas Upacara) TNI AL mengikuti seluruh rangkaian kegiatan upacara pelantikan dan penyumpahan.
Tampil juga para ABK (Anak Buah Kapal) tiga kapal perang yakni KRI Layang- 635 dari Koarmada II, KRI Badau-841 Lantamal VI serta KAL Pulau Langkai dari Lantamal VI Makassar,
Usai pelaksanaan upacara pelantikan dan penyumpahan, para prajurit siswa Satdik-2 dengan sudah berpakaian dinas militer khas TNI AL menampilkan skill ketangkasannya berupa River crossing, Senam balok dan perahu karet, Merplug, Fluit, Kolone Senapan, Halang rintang, Pertempuran, Karate, Tali temali , terjun paku di laut dan Bongkar pasang senjata
Sementara itu , Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E .Zulpan mengatakan, kehadiran Kapolda Sulsel menunjukkan kuatnya sinergitas TNI-Polri .
“Polri dan TNI harus terus memperkuat soliditas dan sinergitas, apalagi saat ini kita berupaya dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19,”ungkap E .Zulpan
Ia berharap dengan kekuatan TNI-Polri, kasus Covid-19 bisa segera turun
“Kita sepakat untuk melaksanakan kegiatan yang lebih kuat di lapangan, sehingga angka Covid-19 bisa kita turunkan,” kata E .Zulpan
Guna mencegah penyebaran covid-19, Unit Dikyasa Satlantas Polres Poso membagikan masker kepada masyarakat dan pengendara sepeda motor di jalan. P. Sumatera (Sabtu/ 28/8/2021)
Kasat Lantas Polres Poso AKP Suprojo menyampaikan pelaksanaan himbauan Dikmas dan Sosialisasi dalam rangka Ops Yustisi tentang peningkatan Disiplin dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pencegahaan virus corona Covid 19.
” Giat Unit Dikyasa Sat lantas Polres Poso dalam rangka ops yustisi dengan memberikan penerangan tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Pencegahaan virus corona sebagai bagian dari pelayanan polri”ucap AKP Suprojo
Giat Publik Address tentang memberikan himbauan tentang Protokol Kesehatan dan Tertib Berlalu Lintas kepada pengendara yang melintas di jalan P.Sumatera
Dikyasa Satlantas Polres Poso langsung membagikan masker ke pengendara dan masyarakat sekitar yang tidak pakai masker dan menghimbau kepada masyarakat agar bersama -sama kita melakukan pencegahan terhadap virus corona”ujarnya.
Maksud dan tujuan kegiatan tersebut, guna memberikan himbauan kepada pengendara dan masyarakat sekitar yang sedang beraktivitas di seputaran lokasi untuk tetap tertib berlalulintas.
Selain itu Pendisiplinan Protokol Kesehatan kepada Pengendara yang melintas guna Pencegahaan virus Corona dan menyampaikan tentang protokol kesehatan dengan Menerapkan 5 M.
Hal ini tentang berlakukanya untuk wilayah kabupaten Poso PPKM Level IV serta menyampaikan tentang langkah langkah pencegahan sampai himbauan dengan harapan bisa diterima Pengendara dan masyarakat demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027, Ketua OKK DPP KNPI Muliansyah Abdurrahman angkat bicara. Muliansyah secara tegas menolak hal tersebut. Ini dikatakannya kepada wartawan, Kami’s (19/8/2021).
Muliansyah, mewakili sikap DPP KNPI ini mengkritisi dan mempertimbangkan masa jabatan dan atau periodesasi Presiden yang menjadi isu nasional belakangan ini.
Dia menambahkan, konstitusi telah secara jelas menggariskan bahwa periodesasi Pesiden berjalan 5 tahun sekali dan hanya bisa dua periode.
“Kalau ada yang membangun isu seperti ini, berarti melawan konstitusi dan menabrak proses demokrasi yang sejak lama kita pertahankan.” Tegas Muliansyah
Dalam hal ini, Muliansyah meminta Presiden Jokowi agar tidak mendengar isu – isu murahan semacam ini yang bisa merusak tatanan demokrasi di Indonesia, lebih – lebih terhadap konstitusi bangsa ini.
.
Menurut Muliansyah, ketua DPP KNPI menolak isu murahan yang dilontarkan orang – orang yang tidak bertanggung jawab ini.
“DPP KNPI tetap menolak isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 karena jelas melanggar proses demokrasi dan menabrak konstitusi.” Imbuhnya.[]
News Lintas Sulawesi 