News Lintas Sulawesi/Polres Sinjai

Kapolres Sinjai Akbp Iwan Irmawan, S.Ik.,M.Si didampingi beberapa personel Polres Sinjai melakukan aksi sosial berupa pemberian material bangunan jenis Semen untuk pembangunan Masjid
Khaerussalihin berlokasi di dusun Manggottong, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Jum’at (26/12/2021).

Kehadiran Kapolres Sinjai bersama rombongan ini, nampak disambut langsung oleh Ketua panitia pembangunan Masjid Khaerussalihin Abd Malik,S.Kom.I bersama jamaah Masjid serta menyerahkan langsung bantuan secara simbolis ke pengurus Masjid.

Di sela kegiatan, Kapolres Sinjai mengatakan, kegiatan yang digelar pihaknya merupakan bagian dari bentuk kepedulian terhadap tempat ibadah serta kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ibadah.

“Aksi kita ini adalah berbagi rezki dari Tuhan, Allah SWT hasil dari program seribu rupiah Sebanyak 15 zak semen pembangunan Masjid Khaerussalihin, semoga ini bermanfaat dan pembangunan cepat selesai,” Ujarnya.

Selain itu, Kapolres Sinjai Akbp Iwan Irmawan, S.Ik.,M.Si juga menjelaskan bantuan atau sedekah yang diberikan adalah hasil dari kegiatan berbagi seluruh personil Polres Sinjai dalam gerakan 1000 setiap hari yang dilakukan anggota Polres secara rutin setelah apel.

Menurut Kapolres Sinjai, gerakan menyisihkan rezeki tersebut sebagai ladang beramal untuk membantu sesama yang membutuhkan dan juga untuk membantu rumah ibadah yang ada di Kabupaten Sinjai.

“Kita percaya dengan berbagi rezeki kepada sesama, juga akan mendapat ganjaran yang lebih dari Tuhan,” Tandasnya.

Sementara itu, merespon bantuan Semen yang diserahkan oleh Kapolres Sinjai ini, disambut baik oleh pihak Ketua panitia pembangunan Masjid dan mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Sinjai bersama jajarannya.

“Mewakili pihak panitia Masjid, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi pembangunan Masjid ini,” Tutupnya.

(Muh Idrus/Humas Polres Sinjai/red)

(Editor : Muh Aidil)

News Lintas Sulawesi/Makassar

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Nana Sudjana meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi pelajar se Kabupaten Maros dan bakti sosial yang digelar oleh Polres Maros di Gedung Serbaguna Pemkab Maros, Kamis (25/11/21).

Dalam kegiatan peninjauan pelaksanaan Vaksinasi tersebut Kapolda Sulsel beserta para PJU Polda Sulsel didampingi Bupati Maros Chaidir Syam, Kapolres Maros AKBP Fatchur Rochman dan pejabat Forkopimda TK II. Selain Peninjauan Vaksinasi, Kapolda Sulsel juga berkesempatan menyerahkan bantuan Sosial kepada masyarakat.

Dari data yang diperoleh, pelaksanaan vaksinasi pelajar se Kabupaten Maros digelar oleh Polres Maros ini ditargetkan sebanyak 5.000 dosis yang juga disebar di 13 Kecamatan lainnya se Kabupaten Maros. Selain itu, Kegiatan ini juga bertema “Konstribusi Pelajar untuk Negeri Melalui Vaksinasi Menuju Indonesia Sehat Dalam Meweujudkan Masyarakat Yang Sehat dan Produktif”.

Kapolda Sulsel menyampaikan apresiasi pelaksanaan Vaksinasi Pelajar d Maros ini. Menurutnya kegiatan ini turut membantu program pemerintah dalam mengakselerasi vaksinasi di Sulsel.

“Namun jangan sampai dengan Vaksinasi ini, protokol kesehatan jadi terabaikan, saya sampaikan kepada pelajar maupun masyarakat untuk protokol kesehatan tetap dijaga dan dilaksanakan”, tegas Kapolda Sulsel.

.

Sementara itu, Plt.Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Ade Indrawan mengatakan kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kepedulian Polri untuk membantu pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 di Sulsel, serta membantu masyarakat yang terdampak akibat Pandemi Covid-19 ini.

Kabid Humas Polda Sulsel menambahkan bahwa Polri memberikan kesempatan kepada seluruh jajaran Kepolisian untuk ikut berkontribusi melaksanakan akselerasi vaksinasi, sehingga target pemerintah mewujudkan herd immunity bisa tercapai.

(Muh Alfi/Humas Polda Sulsel/red)

(Editor : Muh Aidil)

News Lintas Sulawesi/TANAH BUMBU

Ketua bidang Humas DPW Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Kalimantan Selatan Mila Karmila, SE., MH kembali angkat bicara terkait pertambangan liar akhir – akhir ini di Kalimantan Selatan Khususnya di Tanah Bumbu, Dini hari kepada media, Kamis (25/11/2021).

Tokoh Tanah Bumbu dan Perempuan berparas cantik ini secara tegas menyatakan bahwa aktifitas Pertambangan Batubara yang di duga tanpa izin kembali marak beraktifitas di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

“Seperti halnya beberapa hari ini ramai di pemberitaan, aktifitas pertambangan batubara yang diduga tanpa izin di daerah Mangkalapi berhasil diungkap oleh jajaran kepolisian berikut turut diamankan sejumlah alat berat yang beroperasi. Kata MK saat di konfirmasi oleh media ini.

Selain itu, menurut MK, nama yang tak asing di Kalsel Ini bahwa aktifitas pertambangan batubara yang diduga tanpa izin juga dapat ditemui di daerah kecamatan Satui, tidak tanggung-tanggung, para pelaku usaha pertambangan yang diduga melakukan penambangan batubara tanpa izin tersebut beraktifitas di samping jalan poros nasional dengan hanya berdinding terpal dan seng untuk menutupi kegiatannya. Ucap Mila Karmila

Menyikapi hal tersebut, Mila Karmila, S.E, M.H selaku Pengurus Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Kalimantan Selatan merasa keprihatinannya dengan maraknya aktivitas pertambangan batubara yang diduga tanpa izin tersebut.

“Saya prihatin dengan dampak lingkungan yang terjadi atas aktivitas pertambangan batubara yang diduga tanpa izin itu, selain kerusakan lingkungan karena aktifitas pertambangan, juga membahayakan bagi pekerja tambang itu sendiri karena melakukan aktivitas pertambangan tanpa pengawasan dan standar pengerjaan penambangan yang benar” papar Mila.

Disisi lain, “Pelaku pertambangan batubara itu sendiri terjadi karena susahnya para pelaku usaha pertambangan batubara untuk mendapatkan izin pertambangan batubara secara legal alias regulasi birokrasi terlalu rumit ditambah dengan lahan yang potensi batubaranya bagus sudah dikuasai oleh pemegang IUP dari korporasi besar sehingga masyarakat yang menjadi pengusaha lokal tidak kebagian untuk memanfaatkan dan mengelola SDA di daerahnya sendiri.

Mila juga berharap kepada Pemerintah Pusat untuk tegas terhadap para pemegang IUP maupun Pemegang PKP2B yang menguasai konsesi lahan pertambangan batubara sangat luas namun tidak terkelola dengan maksimal, sehingga menghambat laju Pendapatan Negara.

“Saya berharap kepada Pemerintah Pusat untuk segera mengkaji ulang terhadap IUP ataupun PKP2B yang memiliki konsesi sangat luas namun tidak dikelola dengan maksimal, kalau perlu segera lakukan penciutan terhadap IUP dan PKP2B tersebut. Tutup Mila Karmila, SE.,MH, Tokoh Perempuan Kalimantan Selatan

(Alfian Polhuned/red)

(Editor ; Aidil)

News Lintas Sulawesi/Sengkang

Terjadi Kesalahpahaman Antara Kepala Desa Soro (M) Dengan Kepala Tata Usaha Puskesmas Peneki Kec. Takkalalla Kab. Wajo, Senin (6/11/2021).

Dari Peristiwa Tersebut Bermula Kepala Desa (M) Menyampaikan Kepada Istrinya Yang Merupakan Bidan Dipuskesmas Peneki “Kenapa Kamu Tidak Mengikuti Kegiatan Vaksinasi” ujar Kades.

Istri Kepala Desa Soro (A) Menjawab “Bahwa Saya Tidak Bisa Mengikuti Kegiatan Vaksinasi Karena Harus Ada Surat Tugas” Begitu Penyampaian Kepala TU Puskesmas.

Kades Soro “Saya Sudah Menyampaikan Kepada Ibu Dokter Puskesmas Untuk Memberikan Ijin Ikut Kegiatan Vaksinasi, Lalu Dokter Memberikan Ijin.

Beberapa Menit Kemudian Kades Soro Mendatangi Puskesmas Peneki Dan Menemui Kepala TU Puskesmas Sambil Marah-marah Lalu Melemparkan Kertas Ke Wajah Kepala TU Puskesmas.

Kades Soro Sangat Marah Kerena Menganggap Bahwa Kegiatan Yang Dilaksanakan Adalah Kegiatan Dari Puskesmas Sendiri dan Sudah Menjadi Program Nasional.

Kapolres Wajo AKBP MUHAMMAD ISLAM A, S.IK. MM Membenarkan Terjadinya Peristiwa Tersebut Dan Kami Dari Pihak Kepolisian Menerima Laporan Dari Kepala TU Puskesmas Peneki, Selanjutkan Kami Serahkan Kepada Anggota Reskrim Polres Wajo Untuk Ditindak Lanjuti Sesuai Prosedur Yang Berlaku.

(Humas Polres Wajo/red)

(Editor ; Muh Aidil)

News Lintas Sulawesi/Sulsel

Kemerdekaan Pers telah dijamin secara Expressis oleh UU Pers No. 40 tahun 1999. Secara implied Kemerdekaan Pers di jamin Undang-undang Dasar 1945.
Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat oleh setiap orang yang tertuang dalam pasal 10 UUD 1945. Sehingga hak atas kebebasan berkomunikasi, hak atas kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat.

Menurut Ketua PW MOI Sulsel, Abdul Halim, SH, M.Par mengatakan, wartawan media online jangan biasakan menulis pemberitaan dengan pencitraan untuk kepentingan oknum tertentu, tapi lakukanlah pemberitaan yang profesionalisme sebagai Insan Pers yang sejati. Jangan gentar dan ciut menghadapi penguasa oligarki.

“Mata penamu tidak boleh tumpul demi menggapai kebenaran sebagai Insan Pers yang sejati,” ujar Abdul Halim, Kamis malam (25/11/2021).

Abdul Halim menjelaskan, dalam satu tulisan seorang wartawan Amerika Serikat yang juga politikus Hendry Lois Mecken mengatakan, karakter adalah sesuatu yang lebih berarti bagi peradaban manusia dari pada kebijaksanaan.
Abdul Halim PW MOI Sulsel.

(Ros Dewi/Sulsel/red)

(Editor ; Muh Aidil)

News Lintas Sulawesi/Manado

Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM-INAKOR) akan mengusut perihal asal dana pembangunan kos-kosan mewah milik Ketua Pengadilan Manado yang beberapa waktu lalu menjadi perhatian masyarakat setempat. Hal ini disampaikan Ketua DPD Sulut LSM-INAKOR, R. Wernas, kepada awak media melalui pesan WhatsAppnya, Rabu (25/11/21).

“Kami akan mencari tahu (untuk memastikan – red) pembangunan itu bukan hasil korupsi, hal tersebut pantas kami curigai. Belum berapa lama dia menjabat di sini dan berapa banyak pendapatan gajinya dibandingkan dengan gaya hidup yang nampak perlente dan menohok seperti itu. Asal duitnya dari mana?” ujar Wernas.

Menurutnya, jika seorang hakim sangat berbangga dengan kemewahan yang notabene belum berapa lama menjabat di daerah ini, hal tersebut wajib dikritisi dan dipertanyakan asal-muasal dananya. “Saat ini kami sedang menyusun surat yang akan ditujukan kepada Mabes Polri, Kejagung, Mahkamah Agung, dan KPK untuk melakukan pengusutan asal dana bangunan kos-kosan (yang) konon milik Ketua PN Manado,” tambah Wenas.

Jika ditemukan indikasi aliran dana korupsi, lanjut dia, pihaknya meminta agar gedung kos-kosan itu disita sebagai aset negara, lalu diproses sesuai hukum yang berlaku dan dimiskinkan. “Setelah dilakukan pemeriksaan, jika ada indikasi korupsi, kami berharap pihak terkait segera bertindak dan melakukan proses hukum yang berlaku. Jika perlu dihukum mati!” tandasnya.

Wernas pun menegaskan, sikap Ketua PN Manado (bangga dengan kemewahan – red) seperti itu tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat. Apalagi saat ini situasi pandemi Covid-19 belum stabil dan Pemerintah sedang giat melakukan pemulihan ekonomi dan kondisi sosial.

“Eh… Eh… malah ada oknum pejabat negara yang dengan bangga menunjukkan kemewahan. Hal itu sangat tidak pantas dan harus diusut!” pungkasnya.

Sebagaimana viral diberitakan di berbagai media online beberapa hari ini bahwa Ketua PN Manado, Djamaluddin Ismail, SH, MH, sedang giat-giatnya membangun gedung kos-kosan mewah di Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara. Gedung kos-kosan yang beralamat di Jl. Pomoro, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara, ini dibangun hanya dalam waktu lebih-kurang 11 bulan, dengan biaya pembangunan lebih dari 1,5 miliar rupiah [1].

Dana yang cukup fantastis untuk membangun gedung kos-kosan ini menjadi bahan pertanyaan warga, terutama masyarakat sekitar lokasi bangunan. “Hanya dalam waktu kurang dari setahun, Ketua PN Manado bisa bangun gedung yang taksasi nilainya hampir mencapai 5 miliar lebih. Dari mana uang untuk pembangunan gedung tersebut? Kalau dia pinjam dana di bank, dia tidak mungkin diberikan pinjaman lebih dari 500 juta. Dia pendatang dan tidak membawa apa-apa dari daerah asalnya, tidak punya warisan, ataupun usaha lain selain pekerjaan sebagai hakim,” cetus seorang warga Manado yang minta namanya tidak dipublikasikan.

Untuk menghilangkan kecurigaan dan dugaan liar terkait masalah pembangunan gedung kos-kosan milik Ketua PN Manado ini, banyak pihak berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan/atau Kejaksaan Agung maupun pihak pengawas internal Mahkamah Agung melakukan audit dan menjelaskan sumber dana yang digunakan oleh sang Ketua PN Manado. Sebagaimana disampaikan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, yang mengatakan bahwa jika sumber dananya jelas dan bukan hasil korupsi atau penyalahgunaan kewenangan, maka publik tentu dapat memahami dan memakluminya.

“Hal itu penting, terutama bagi Pak Ketua PN Manado sendiri, dia dan keluarganya tentu tidak akan nyaman tinggal atau menggunakan bangunan itu apabila selalu jadi buah bibir masyarakat sebagai asset yang didapatkan dari hasil kerja yang tidak halal. Juga, jika dana pembangunannya dari hasil korupsi atau tindak kejahatan lainnya, maka pemasukan dari sewa-menyewa kos-kosan itu nantinya akan menjadi temuan tindak pidana pencucian uang,” jelas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu dari Jakarta kepada media ini, Senin, 22 November 2021. (TIM/Red)

Catatan:

[1] Ketua PN Manado Bangun Gedung Bernilai Miliaran, Warga Sulut: Dari Mana Sumber Dananya?; https://pewarta-indonesia.com/2021/11/ketua-pn-manado-bangun-gedung-bernilai-miliaran-warga-sulut-dari-mana-sumber-dananya/

News Lintas Sulawesi/JAKARTA

Semenjak terbentuknya DPW LPPKI DKI Jakarta (Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia DKI Jakarta) Terbentuk, Jajaran Unsur pengurus terus menunjukkan existensinya dengan melaksanakan silaturahmi dan audiensi di jajaran Forkopimda Tingkat I. Audiensi di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta disambut baik oleh Wakil Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Bambang Bachtiar, SH, MH didampingi Asisten Tindak Pidana Umum Anang Supriatna, SH, MH, dan Kasi Kamnegtibun dan TPUL Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Erwin Iskandar, pada Rabu (24-11-2021) di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Wakil Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Bambang Bachtiar, SH, MH menyambut baik kedatangan dan Silaturahmi DPW LPPKI DKI Jakarta dan Ajak untuk bisa bersinergi

“Terimakasih atas kedatangan pengurus DPW LPPKI DKI Jakarta di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kehadiran LPPKI di Jakarta kami harapkan nantinya kita dapat bersinergi terkait permasalahan hukum, khususnya mengenai Perlindungan Konsumen. Semoga Kolaborasi bisa terbangun,” ungkap Wakajati DKI Jakarta Bambang Bachtiar yang pernah dulunya menjadi Kajari Kota Padang Panjang

Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Anang Supriatna, SH, MH menambahkan mendukung program yang akan diangkat LPPKI sesuai dengan tujuan pokoknya

“Keberadaan LPPKI dalam membantu Konsumen dalam memperjuangkan haknya dan menerima keluhan konsumen untuk diatasi, ini sangatlah bagus. Di Kejaksaan sendiri banyak kasus terkait Konsumen yang sedang diselesaikan. LPPKI DKI Jakarta diharapkan terus jalin komunikasi dengan kami”, ulas Anang Supriatna

Ketua DPW LPPKI DKI Jakarta Megy Aidillova, ST merasa bersyukur dengan telah diterimanya untuk bersilaturahmi dan audiensi dengan jajaran Pimpinan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

“Alhamdulillah, Bapak Wakajati DKI Jakarta beserta jajaran menyambut kami, sehingga apa yang menjadi Visi kami di LPPKI menciptakan Konsumen Cerdas dan Pelaku Usaha yang bertanggung jawab dapat terwujud di wilayah DKI Jakarta ini”, papar Megy Aidillova dengan penuh optimis

Sementara itu, Sekretaris DPW LPPKI DKI Jakarta Lantika Betsheba Sitorus, SE, MM, MPP menambahkan

“Tawaran dari Bapak Wakajati DKI Jakarta kami sambut baik, Sinergitas dan kerjasama kedepannya akan kami bangun lebih erat lagi. Upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perlindungan konsumen akan kuat dengan adanya dukungan dari unsur Kejaksaan terhadap kami dalam melaksanakan tugas kedepannya”, tutup Lantika

Pertemuan berlangsung lancar dengan tetap menerapkan prokes, dan ditutup dengan Foto bersama.

(red/MG)

(Editor ; Muh Aidil)

News Lintas Sulawesi/Kab Je’neponto

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meresmikan Bendungan Karalloe yang terletak di dua kecamatan yakni Kecamatan Biringbulu dan Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Selasa (23/11).

Bendungan yang diresmikan dengan ditandai pemutaran roda pintu air dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Jokowi langsung beroperasi untuk mengaliri lahan pertanian sekitar 7.000 hektare di Kabupaten Jeneponto.

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengaku, mewakili Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai lokasi pembangunan bendungan tersebut mengucap syukur dengan diresmikannya bendungan ini.

Apalagi proses pembangunan mega proyek dari Kementrian PUPR ini membutuhkan waktu yang sangat lama sekitar delapan tahun untuk peresmiannya sampai hari ini.

“Alhamdulillah akhirnya hari ini diresmikan, ini menunjukkan komitmen dari Bapak Presiden kita untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Meskipun wilayah  bendungan ini berada di Gowa tetapi aliran dari bendungan ini serta asas manfaat bendungan ini untuk masyarakat Kabupaten Jeneponto,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah dan masyarakat Kabupaten Gowa tidak mempersoalkan jika bendungan ini diperuntukkan bagi masyarakat, khususnya para petani yang ada di Jeneponto. Sebab dua kabupaten tersebut adalah bagian dari daerah di Sulawesi Selatan.

“Kita bekerjasama untuk bisa bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Makanya kami atas nama pemerintah setempat dan masyarakat menyampaikan terima kasih kepada bapak presiden dan menteri PUPR yang membuat bendungan dan meresmikannya hari ini,” kata Adnan.

Sementara Presiden RI, Joko Widodo dalam sambutannya menyebut bahwa Bendungan Karalloe tersebut menelan anggaran sekitar Rp. 1,27 Triliun

Menurut Jokowi, meski letak bendungan ada di Kabupaten Gowa. Namun, air atau manfaatnya dirasakan untuk masyarakat Kabupaten Jeneponto sehingga bisa menumbuhkan pendapatan.

“Melalui Bendungan Karalloe ini kita bisa meningkatkan kebutuhan air masyarakat.
Bendungan ini juga berguna mengurangi banjir di Jeneponto,” jelasnya.

Pada tahun 2019 lalu, Kabupaten Jeneponto dilanda banjir. Sehingga menurut Jokowi, dengan adanya Bendungan Karalloe ini bisa mengurangi 49 persen banjir yang ada.

“Ini juga memiliki dampak yang baik karena airnya di manage di Bendungan Karalloe ini dan juga kemanfaatan bagi listrik, air baku yang semuanya untuk masyarakat,” sebutnya.

Selain itu Bendungan Karalloe ini juga bisa menyediakan air baku sekitar 440 liter perdetik untuk wilayah Gowa dan Jeneponto sebagai pengendalian banjir, konservasi sumber daya air, dan sebagai tempat wisata,

(Suhadi Rauf/Jeneponto/red)

(Editor : Muh Aidil)

News Lintas Sulawesi/Kab Takalar

Pemerintah Kabupaten Takalar melalui kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengadakan pembinaan, pemberdayaan Ormas dan Insan Pers di Yasmin hotel jalan Jampea kota Makassar dan di agendakan berlangsung selama 2 hari mulai Rabu 24/11 sampai dengan 26/11 November

Kegiatan ini di hadiri kurang lebih 50 Orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan insan pers yang ada di wilayah kabupaten Takalar,
Dengan tema,”Kita wujudkan sinergitas ormas dan insan pers dengan pemerintah kabupaten Takalar,”Rabu 24/11/2021

Pembukaan kegiatan tersebut,, di buka lansung oleh sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Takalar, H.Muh.Hasbi. di dampingi oleh kepala Badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) Kabupaten Takalar Jamaluddin Hasan.

Dalam sambutannya
Sekda Kab.Takalar H.Muh.Hasbi Terlebih dahulu mengucapkan terimakasih kepada Rekan rekan LSM dan Insan Pers, Atas kerja samanya dalam bersenergi membangun Kabupaten takalar dengan masukan kritikan positifselama ini.

Lebih lanjut H. Muh. Hasbi. mengatakan bahwa, saya sangat bersyukur karna kita bisa berkumpul di satu wadah duduk bersama dan mencari solusi dari segala kendala yang kita hadapi di kabupaten takalar baik itu masalah politik” sosial” dan sebagainya.

Alangkah baiknya jika kita bekerjasama, bersinergi dan saling mengkritisi dengan tujuan memaksimalkan apa yang selama ini belum bisa kita maksimalkan.

,”Alasan pemerintah daerah mengumpul kan teman teman di Makassar dikarenakan setelah kami uji coba” kami melihat adanya ketidak seriusan sehingga terjadi ketidak pahaman meteri yang di sampaikan,

Saya berharap semoga Rekan rekan semua bisa lebih serius agar dapat memahami materi yang di sampaikan agar segala upaya kita mengajak Rekan rekan ke makassar tidak Siasia
papar H.Muh.Hasbi

Lanjut beliau sampaikan, Ketika ada pejabat atau kepala Dinas yang tidak mau bersenergi dengan teman teman LSM dan Wartawan maka hasil tes psikologinya perlu di pertanyakan, karena LSM dan PERS adalah mitra pemerintah.
Tandasnya

Kepala Kesbangpol Kabupaten Takalar Jamaluddin Hasan menambahkan,, bahwa,”kami sengaja mengundang teman teman Ormas dan Insan Pers di tempat ini untuk memperkuat kemitraan” sinergitas” dan saling mendukung dalam pembangunan daerah dan saya berharap agar Rekan rekan selalu memberi masukan kepada kami di Kesbangpol karena tampa bantuan kalian semua kami akan kesulitan mem peroleh informasi.

Lanjut,” Rekan rekan Perlu tau bahwa pada saat ini Kesbangpol mengelola Anggaran partai politik (Parpol) dan anggaran ormas. Yang memang di peruntukkan untuk mengadakan kegiatan seperti ini

Oleh karena itu saya berharap
semoga dengan adanya kegiatan ini, kita semua bisa shyering dan saling berkordinasi dalam segalahal dan kita bisa ber Sama sama membangun kabupaten Takalar.
Tutup Kepala Badan kesbangpol kabupaten takalar, Jamaluddin Hasan

(Gunawan/Takalar/red)

(Editor : Muh Aidil)

News Lintas Sulawesi/Jakarta

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyambangi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/11/2021). Dalam kesempatan itu, kedua Jenderal tersebut salah satunya membahas soal ditingkatkannya sinergitas dan soliditas TNI-Polri.

“Baru saja kami bersama pejabat utama Mabes Polri menerima Pak Panglima TNI yang baru tentunya banyak hal yang kita diskusikan bagaimana beberapa hal yang akan kita tingkatkan kedepan seperti sinergitas dan soliditas TNI-Polri,” kata Sigit.

Selain itu, kata mantan Kapolda Banten ini, pertemuan tersebut juga membahas terkait dengan menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan penanganan dan pengendalian Covid-19.

Diantaranya adalah menyelesaikan target dari Presiden Indonesia terkait akselerasi percepatan vaksinasi Covid-19 sebesar 70 persen yang harus tercapai di akhir tahun 2021 ini.

“Bagaimana juga bagaimana kita sama-sama selesaikan tugas yang selama ini menjadi tugas diberikan oleh Pemerintah khususnya Pak Presiden pada kami berdua kepada TNI-Polri seperti akselerasi terkait progres vaksinasi yang saat ini sedang kita kejar mencapai 70 persen di akhir Desember,” ujar eks Kabareskrim Polri ini.

Tak hanya itu, Sigit memaparkan bahwa, keduanya juga membahas soal perubahan paradigma soal penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia, seperti di Papua serta Poso.

“Dan juga kegiatan lain tentunya akan terus kita bangun kita tingkatkan untuk memperkuat kemudian, membesarkan apa yang selama ini sudah kita jalin khususnya dalam hal sinergitas dan soliditas,” ucap eks Kapolda Banten.

Untuk penguatan sinergitas dari tataran atas hingga ke bawah, Sigit menyebut soal pelaksanaan pendidikan antara prajurit TNI-Polri yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Sehingga, kedepannya akan terus dipertahankan serta diperkuat lagi.

“Kapolri dan seluruh jajaran tentunya mengucapkan selamat kepada Panglima TNI baru. Dan kami siap terus kerjasama bersinergi tingkatkan soliditas untuk menjaga stabilitas keamanan negara, keamanan masyarakat dan juga sukseskan program Pemerintah khususnya dalam hal pengananan Covid-19, pemulihan ekonomi nasional dan tugas lain yang tentunya menjadi tugas kita bersama itu yang bisa kami sampaikan,” papar Sigit.

Sementara itu, Panglima TNI menyebut bahwa, pertemuan yang dilakukan oleh Kapolri untuk memperkuat apa yang sudah berjalan selama ini. Serta memperbaiki kekurangan yang ada.

“Kami datang kepada Kapolri di Mabes Polri untuk secara resmi menyampaikan apa yang mungkin Pak Kapolri dan staf yang selama ini sudah beroperasi punya pesan atau evaluasi yang perlu saya tahu. Supaya dalam memulai tugas saya ini saya sudah bisa langsung melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari Kapolri khususnya hubungan tugas yang memang melibatkan kedua institusi,” tutup Andika.

(Muh Alfi/Humas/red)

(Editor : Aidil)