News Lintas Sulawesi/Jakarta

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kasum TNI Letjen Eko Margiyono, meninjau langsung proses penegakan protokol kesehatan (prokes) terhadap Pelaku Perjalanan Internasional (PPI) yang masuk melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Jumat (24/12/2021).

Dalam tinjauannya di H-1 perayaan Natal, Sigit menyatakan ada 14 tahapan yang akan dilewati oleh para pelaku perjalanan internasional ketika masuk ke Negara Indonesia melalui Bandara Soetta. Proses itu dimulai dari pemeriksaan hingga melakukan masa karantina wajib selama 10 hari.

“Baru saja kami melaksanakan pengecekan secara langsung untuk mengetahui proses pemeriksaan terkait dengan kedatangan saudara-saudara kita pelaku perjalanan internasional. Secara umum kita lihat ada 14 tahapan yang harus dilalui. Mulai saat masuk kemudian dilaksanakan pemeriksaan awal sampai dengan tahap terakhir diarahkan menuju hotel atau wisma untuk melaksanakan karantina,” kata Sigit usai mengecek langsung di Bandara Soetta.

Mantan Kapolda Banten ini menekankan, kepada seluruh petugas atau pihak terkait, untuk benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang menjadi pelaku perjalanan internasional harus diwajibkan menjalani karantina selama 10 hari. Demi memastikan PPI tak meninggalkan tempat karantina, Menurut Sigit, selain pengawasan secara manual, harus ada pemanfaatan aplikasi teknologi informasi terkait dengan hal tersebut.

“Kemudian memastikan selama 10 hari masa karantina. Maka masyarakat atau pelaku perjalanan harus betul-betul berada di tempat. Oleh karena itu penggunaan aplikasi dan teknologi informasi ditambah pengecekan manual akan diberlakukan. Sehingga kita yakin masyarakat atau pelaku perjalanan internasional tetap berada di tempat,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Sigit menegaskan, penegakan secara kuat soal proses karantina terhadap PPI sangat penting, lantaran sebagai upaya atau antisipasi mencegah laju pertumbuhan Covid-19 serta masuknya varian baru Covid-19, yakni Omicron di Indonesia. Hal ini juga mencegah terjadinya lonjakan kasus aktif virus corona di dalam negeri pasca-perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Ini penting. Karena saat ini sedang berkembang varian baru Omicron dan dari info Kemenkes sudah ada delapan kasus yang rata-rata datang dari luar negeri. Dari kondisi ini kita pertahankan agar tertangani dengan baik di masa karantina,” ucap Sigit.

Oleh karena itu, Sigit meminta kepada personel TNI-Polri, Satgas Covid-19, petugas bandara dan pihak lainnya yang terlibat, untuk bekerja secara maksimal dan profesional dalam melakukan pemantauan dan pengawasan proses karantina terhadap PPI berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sigit memastikan, siapapun pihak yang melakukan pelanggaran terkait dengan aturan masa karantina ini, akan diberikan sanksi tegas. Menurut Sigit, semua hal itu dilakukan demi kepentingan keselamatan masyarakat Indonesia dari virus Covid-19.

“Terhadap pelanggaran yang ada silahkan diproses. Sehingga kita yakin seluruh proses berjalan tanpa ada yang dilanggar. Karena ini untuk kepentingan kesehatan yang lain. Varian baru Omicron berkembang dengan kecepatan lima kali dan bisa bertransmisi pada orang yang pernah divaksin. Ini tentunya menjadi langkah-langkah yang harus kita lakukan dengan baik. Ini membuat masyarakat tak nyaman tapi harus kita lakukan karena keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi,” papar Sigit.

Dalam kesempatan itu, Sigit beserta rombongan juga menyempatkan memantau penegakan prokes di bandara dan pelabuhan lainnya secara virtual. Selain Bandara Soetta, adapula Bandara Sam Ratulangi, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Nunukan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, dam PLBN Entikong.

Dalam pengarahannya, Sigit meminta kepada pihak bandara maupun pelabuhan untuk menyiapkan strategi dan solusi untuk menghindari terjadinya kontak erat antar sesama pelaku perjalanan internasional ketika melewati proses sebelum memasuki karantina.

“Ini mohon dicarikan solusi utama, terkait dengan masalah waktu tadi sudah bagus ada kemajuan. Namun disisi lain memisahkan antara risiko agar tak terjadi kontak erat. Tolong dipikirkan. Ada beberapa masukan langsung dibawa ke wisma. Di wisma sambil menunggu ada ruang khusus kemudian dipisahkan terkonfirmasi atau tidak,” tutur Sigit.

Sigit berharap, dalam hal tersebut harus ada tahapan evaluasi yang rutin dilakukan. Sehingga, tidak ada kontak erat antar masyarakat yang setelah dilakukan pengecekan ternyata ada yang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.

“Ada kecenderungan untuk kontak erat dengan yang lain. Termasuk keluhan adanya antrean yang agak panjang dan kemudian waktunya agak lama yang memang harus dipikirkan. Bisa dipersingkat namun penegakan aturan terkait dengan SOP prokes tetap terlaksana dengan optimal,” tutup Sigit.

(Muh Alfi/Humas Polda Sulsel/red)

(Editor ; Muh Aidil)

News Lintas Sulawesi/JAKARTA

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan akan memberikan pelayanan dan pengamanan yang maksimal dan optimal sepanjang perayaan ibadah Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Hal itu disampaikan Sigit saat meninjau langsung penerapan protokol kesehatan (prokes) saat malam Misa Natal di Gereja Katedral, Jakarta, bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Jumat (24/12). Selain memastikan penegakan protokol kesehatan di Gereja Katedral, Kapolri dan rombongan juga melakukan pengecekan di Gereja GPIB Paulus Jakarta.

“Kemudian, kami juga dalam kesempatan ini, memastikan akan memberikan pelayanan dan pengamanan secara optimal,” kata Sigit usai mengecek penerapan prokes di Gereja Katedral.

Sigit menegaskan, personel TNI-Polri dan pihak terkait lainnya, akan terus bersinergi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat yang menjalani ibadah Natal serta Tahun Baru mendatang.

“Tentunya didukung oleh Pak Panglima dengan seluruh jajaran TNI, untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah perayaan Natal dan juga yang akan terus berjalan sampai Tahun Baru nanti, betul-betul berjalan aman lancar dan sukses,” ujar mantan Kapolda Banten tersebut.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga melakukan pengecekan langsung terhadap rangkaian protokol kesehatan yang diterapkan di Gereja Katedral. Mulai dari pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi hingga kapasitas jemaat yang melaksanakan ibadah secara langsung.

Sigit juga langsung berdialog bersama perwakilan pihak Gereja terkait pengaturan protokol kesehatan para jemaat yang hadir secara langsung. Setelah berbincang, Sigit pun mengikuti penerapan prokes, dengan melakukan cuci tangan sebelum memasuki dua gereja yang dikunjunginya.

“Melihat bagaimana pelaksanaan dalam hal menyelenggarakan rangkaian prokes mulai dari proses masuk kemudian penggunaan aplikasi PeduliLindungi sampai dengan pengaturan kegiatan di dalam Gereja. Sebagaimana diatur bahwa saat ini dilaksanakan dengan kapasitas 50 persen dan sisanya dilaksanakan secara virtual,” ucap mantan Kabareskrim Polri ini.

Penguatan prokes, kata Sigit, sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus aktif virus corona pasca-periode Natal dan Tahun Baru. Mengingat, pada tahun sebelumnya, terjadi penambahan kasus Covid-19 usai masa libur akhir tahun tersebut.

Sigit menyatakan, hal itu harus dijadikan pembelajaran dan evaluasi agar hal yang serupa tidak kembali terulang. Dengan begitu, tren positif pengendalian Covid-19 yang dewasa ini sudah baik dapat dipertahankan meskipun usai Nataru.

“Tentunya ini semua harus dilakukan untuk menjaga agar Covid-19 yang saat ini telah kita kendalikan dan hasilnya cukup baik dimana Positivity Rate dibawah 1. Ini masih bisa kita pertahankan karena pengalaman di Nataru lalu terjadi peningkatan dua setengah kali lipat dan terus naik pada saat kemudian masuk di hari raya Idul Fitri. Tentunya ini jadi pembelajaran kita semua, walaupun angka Covid-19 kita saat ini sudah baik,” papar Sigit.

Dengan penanganan dan pengendalian Covid-19 yang terus berjalan optimal, Sigit berharap, tidak ada lonjakan di akhir hingga awal tahun 2022 mendatang.

Oleh karenanya, Ia menekankan, kepada seluruh pihak untuk tidak abai dan lengah dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Apalagi, di 160 negara, saat ini sedang menghadapi varian baru Covid-19, yakni Omicron. Di Indonesia sendiri, berdasarkan informasi Kemenkes telah ditemukan kasus Omicron.

“Semua yang telah kita raih bisa kita pertahankan. Apalagi saat ini kita tahu bahwa varian baru sedang berkembang hampir 160 negara dan delapan sudah masuk ke Indonesia. Sehingga mau tidak mau kita tetap harus laksanakan protokol kesehatan secara kuat.
Karena itu kami ucapkan terima kasih atas pelaksanaan yang ada. Sehingga proses perayaan Natal tetap bisa berjalan walaupun dengan prokes yang ketat,” tutup Sigit.

(Muh Alfi/Humas Polda Sulsel/red)

(Editor ; Muh Aidil)

News Lintas Sulawesi/Kolaka

Menjelang Natal dan Tahun Baru, Polres Kolaka menggelar Operasi Lilin Anoa tahun 2021 di Lapangan Alun-alun 19 November Kel.Latambaga Kec.Kolaka Kab Kolaka, Kamis 23 Desember 2021

Hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 1412 Kolaka Letkol INF Risa Wahyu Pudji Setyawan BS.,M.Han, Ketua DPRD Kolaka Timur Hj Suhaemi Nasir, Kepala BNN kab Kolaka Eryan Noviandi S, S.H, Pejabat Forkopimda atau yang mewakili, Pejabat utama Polres Kolaka, serta para Kapolsek jajaran Polres Kolaka dan tamu undangan lainnya.

Pasukan upacara terdiri dari anggota Subdenpom, Kodim 1412/Kolaka, Angkatan Laut, Polres Kolaka, BNPB Kolaka, Satpol PP, Dinas Perhubungan,Basarnas Kolaka, BNNK Kolaka, Senkom Kolaka, dan Dinas Kesehatan.

Kapolres Kolaka AKBP Saiful Mustofa yang bertindak selaku pemimpin Apel membacakan amanat dari Kapolri bahwa, apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Lilin 2021 dalam rangka pengamanan perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, baik pada aspek personel maupun sarana prasarana, serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda, dan Mitra kamtibmas lainnya.

Perayaan Natal dan Tahun Baru oleh masyarakat secara universal dirayakan melalui kegiatan ibadah dan perayaan pergantian tahun di tempat-tempat wisata, yang akan meningkatkan aktifitas pada pusat keramaian.

Peningkatan aktivitas masyarakat ini tentu saja sangat berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, gangguan kamseltibcar lantas, dan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif secara humanis, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional, Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan rasa aman dan nyaman,Tegas Kapolres kolaka

Dilanjutkan pemeriksaan pasukan oleh Kapolres Kolaka didampingi Dandim 1412 Kolaka bersama dengan pejabat frokopimda lainnya guna mengecek kesiapan anggota hingga dalam pelaksanaan tugas dilapangan nantinya tidak mendapatkan kendala sekecil apapun.

“Semoga pelaksanaan pengamanan perayaan Natal tahun 2021 dan menyambut Tahun baru 2022 dapat berjalan lancar dan aman sebagaimana yang diharapkan oleh pimpinan atas, khususnya di kabupaten Kolaka, Amiin”

Ditempat yang sama Dandim 1412/Kolaka Letkol Inf Risa Wahyu Pudji Setyawan BS.,M.Han mengatakan bahwa Kodim 1412 Kolaka selalu siap membantu Polri dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan menugaskan secara khusus kepada seluruh Babinsa untuk turun langsung dalam pengamanan Natal dan Tahun baru khususnya pada saat pelaksanaan ibadah Natal di wilayahnya masing-masing, Tegas Dandim

”Sinergitas dan soliditas antara Kodim 1412/Kolaka dan Polres Kolaka selama ini sudah terjalin dengan baik. Ini sering kami tunjukkan dalam berbagai bentuk kegiatan termasuk pada pelaksanaan Operasi Lilin Anoa 2021 nanti, ”(Rls)

(Umar Dani/Kolaka/red)

(Editor ; Muh Aidil)

News Lintas Sulawesi/Lampung Selatan

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar kegiatan Open House Training dan Bedah Buku yang diselenggarakan di pusat wisata Tabek Indah Rai Pinang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada Kamis, 23 Desember 2021.

Dalam sambutannya, Ketua Umum KAMPUD, Seno Aji mengatakan, tema yang diusung dalam acara ini sangat tepat yaitu “tingkatkan partisipasi masyarakat, wujudkan tata kelola Pemerintah yang baik dan bersih dalam negara demokrasi”, karena konsep Governance telah banyak mengalami perkembangan. Peran-peran Pemerintahan pada negara maju telah dikolaborasikan dengan mengajak kelompok-kelompok di luar Pemerintahan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

“Konsep kolaborasi baik bersifat pelayanan pembangunan maupun pemberdayaan, telah diinisiasi karena sejumlah faktor diantaranya munculnya kesadaran bersama, adanya keterbatasan yang dimiliki Pemerintah, dari segi sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan kapasitas manajemen. Kemudian dalam era keterbukaan, sudah menjadi kewajiban pemerintah melakukan adaptasi dengan memberi ruang partisipasi bagi masyarakat, sehingga kepercayaan publik bagi kebijakan-kebijakan Pemerintah dapat terbangun”, ungkap Seno Aji saat menyampaikan sambutannya dalam acara pembukaan Open House Training dan Bedah Buku, di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (23/12/2021).

Turut hadir dan memberikan sambutan pula dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Lampung Selatan, diantaranya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang diwakili oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), diwakili oleh Bapak Jupri, Polres Lampung Selatan, Dandim 0421/Lampung Selatan, diwakili oleh Kapten Imron, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan, diwakili oleh Rizki Haquan, S.H, M.H

Hadir juga antara lain, Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P, M.I.P, sebagi penulis dan penyaji buku tata kelola dan dinamika penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah dan juga sebagai Komisioner Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) Kota Bandar Lampung, Ketua BAWASLU Kabupaten Lampung Selatan, Hendra Fauzi, S.Sos sebagai pembahas dalam sesi bedah buku, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan, Ansurasta Razak, S.E, yang diwakili oleh Irsan Didi, yang merupakan Kordiv Sosialisasi, Pendidikan dan partisipasi Masyarakat sebagai pembahas sesi bedah buku, Advokat Alfian Suni, S.H, M.H yang merupakan Komisi Pengawas Persatuan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Bandar Lampung sebagai pemateri training, Rosy Febriani Daud, S.I.Kom, M.I.Kom akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kotabumi juga sebagai pemateri training.

Ketua KAMPUD Kabupaten Way Kanan juga turut hadir, Yuswantoro didampingi bendahara Mulya dan Andi Siskarya, para Sahabat KAMPUD dari kalangan mahasiswa dan masyarakat.

Ketua Umum KAMPUD, juga menjelaskan bahwa Collaborative governance merupakan pengelolaan pemerintahan yang melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan, untuk diajak serta dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan publik di berbagai bidang, dengan begitu keberhasilan dan atau kegagalan bukan semata-mata tanggungjawab pemerintah namun juga tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan.

“Sebanyak-banyaknya libatkan para pihak untuk bekerja bareng di dalam menyelesaikan persoalan atau merumuskan keputusan bersama, maka menjadi trend yang tepat dalam negara demokrasi menjalankan roda Pemerintahan dengan didukung perencanaan yang lebih menekankan pada proses partisipasi dan bersifat kolaboratif”, tutur Seno Aji.

Pembukaan acara Open House Training dan bedah buku tersebut ditandai dengan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya sejumlah rangkaian acara oleh Ketua Umum KAMPUD, Seno Aji yang didampingi oleh Ketua DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Selatan, Ardiansyah Armi, dan Forkopimda setempat.

Diketahui, acara pembukaan tersebut berlangsung secara khidmat dan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, yaitu mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. (*)

(Redaksi NLS)

News Lintas Sulawesi/Bogor

Danrem 061/Sk Brigjen TNI Achmad Fauzi S.I.P.,M.M. mendampingi Pangdam lll/Slw Mayjen Agus Subianto menerima kunjungan kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ke Taman Safari Indonesia dalam rangka meninjau pelaksanaan Gebyar Vaksinasi Presisi, Kamis (23/12).

Pelaksanaan Gebyar Vaksinasi Presisi merupakan kegiatan Vaksinasi yang di selenggarakan oleh Polri yang bekerjasama dengan Pihak Taman Safari Indonesia, dan untuk target pada pelaksanaan Vaksinasi presisi ini yaitu sekitar 2000 Orang yang bisa tervaksin. Hal itu disampaikan oleh Danrem.

Kemudian lanjutnya bahwa pelaksanaan vaksinasi presisi ini menyasar pada kalangan masyarakat sekitar. Dimana gebyar vaksinasi ini yaitu untuk mendukung pemerintah dalam rangka percepatan vaksinasi covid-19 untuk menanggulangi bahkan memutus penyebaran Corona Virus Disease-19.

Kegiatan kunjungan kerja Kapolri diawali dengan zoom meeting bersama dengan para Kapolda/Kapolres yang berada di 34 Provinsi yang melaksankan Vaksinasi serentak di wilayah Indonesia dengan didampingi oleh para pejabat.

Dan terkait kegiatan zoom meeting tersebut, Menko PMK menyampaikan kepada para peserta zoom meet agar pelaksanaan Vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan secara maksimal. Yang mana Vaksinasi tersebut untuk mencegah penyebaran virus covid-19 dengan varian Baru yaitu Virus Omircon. Dengan dilaksanakan Vaksinasi kepada seluruh Warga negara Indonesia dapat menekan angka kematian oleh virus tersebut.

Sedangkan Kasum TNI, Letjen Eko Margiyono dalam zoom meeting gebyar vaksinasi presisi sempat menanyakan berapa presentasi vaksinasi tahap dua di Sumbar, pertanyaan itu diberikan kepada salah peserta zoom meeting dari Sumbar. Ia juga tetap memberikan dukungan kepada seluruh peserta zoom meeting tentunya yang terlibat pada kegiatan vaksinasi agar selalu semangat dalam membantu masyarakat terkait vaksinasi, vaksin covid-19 yaitu untuk meningkatkan herd imunity.

Kepala BNPB mengingatkan bahwa sebanyak 8 kasus omricon sudah masuk ke Indonesia oleh karena itu masyarakat diminta untuk waspada, namun jangan panik. Dan bagi siapapun yang baru tiba di Indonesia diwajibkan untuk melakukan karantina dan bagi yang sudah karantina tetap akan diawasi. Terpenting kepala BNPB meminta agar semua pihak terkait untuk terus lakukan pencapaian vaksinasi.

Dan Kapolri sendiri dalam keterangannya menyampaikan bahwa peninjauan yang dilaksanakan secara langsung, terkait dengan kegiatan anggota dalam gelaran pospam dan posyan dalam rangka nataru dan tentunya sekaligus juga kita melakukan langkah-langkah dalam rangka mengantisipasi karena di tahun yang lalu pasca nataru terjadi kenaikan covid dua setengah kali lipat sehingga tentunya ada beberapa strategi yang harus kita laksanakan, karena tahun ini ada beberapa kelonggaran terhadap aktivitas kegiatan masyarakat yang tentunya apabila kita tidak mengantisipasi, maka ini akan berdampak terjadinya lonjakan kasus covid-19.

” Keterangan dari Menhub bahwa ada kurang lebih 11 juta yang akan melaksanakan kegiatan mobilitas khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi tujuan wisata kemudian tujuan mudik Dan juga yang memiliki tradisi tradisi mudik pada saat Nataru termasuk juga kegiatan ibadah yang akan dilaksanakan. ini tentunya memerlukan berbagai macam strategi, hari ini dilaksanakan kegiatan vaksinasi serentak dengan target minimal 1,2 juta dalam satu hari, dilaksanakan di seluruh provinsi bekerjasama dengan TNI, Polri, Pemerintah Daerah, unsur-unsur kesehatan unsur-unsur terkait yang selama ini bekerja sama dengan kita untuk kita mengejar target, walaupun secara nasional vaksin pertama saat ini sudah tembus di angka 72 atau mungkin 73 persen dan vaksin ke dua secara rata-rata sudah di angka 40%, namun kita ingin bahwa pencapaian ini betul-betul bisa kita tingkatkan karena kita tahu ada jenis varian baru, yaitu omicron, yang harus kita antisipasi, oleh karena itu ini menjadi tugas bagi kita semua, kita buat di pos-pos pelayanan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung strategi vaksinasi,kita siapkan gerai-gerai vaksin dan di rest area di tempat-tempat tadi kita siapkan juga pospam, jadi pada saat aplikasi pedulilindungi kemudian mendetek ada masyarakat yang masih belum vaksin atau yang baru vaksin sekali atau mungkin yang terkonfirmasi positif tentunya kita berikan langkah-langkah yang belum vaksin kita vaksin kemudian yang terkonfirmasi kita tempatkan di tempat isolasi sementara untuk kemudian kita tindaklanjuti apakah kita bawa ke rumah sakit rujukan atau tempat isolasi yang sudah didata.” Ungkap Kapolri.

Hadir pada kegiatan tersebut yaitu Muhadjir Effendy selaku Menko PMK, kemudian Budi Karya Sumadi selaku Mentri Perhubungan,
Letjen TNI Suharyanto (Kepala BNPB), Letjen TNI Eko Margiyono (Kasum TNI)
Irjen Pol Sambo (kadiv Propam Polri), Irjen Pol Drs. Firman Santyabudi (Kakor Lantas Polri), Irjen Pol Ahmad Dofiri (Kapolda Jabar), Burhanudin (Sekda Kab. Bogor), Jansen (Dirut TSI) serta Dandim 0621/Kab.Bogor

(Redaksi NLS)

News Lintas Sulawesi/Polres Madina

Kapolres Madina AKBP H. Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq, S.I.K, S.H, MH. Inspeksi Mendadak (sidak) Ke Mako Kepolisian Sektor (Polsek) Kotanopan, Kamis (23/12/21) Sore.

Usai mengikuti Zoom Meeting Dari Polda Sumut Yang Dipimpin Oleh Gubernur Sumatera Utara Dan Kapolda Sumut Serta Pangdam I/BB di Pos Pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Kapolres Madina bersama rombongan beranjak ke Mako Polsek Kota Nopan untuk mengecek kondisi.

Kapolres yang baru hari pertama di Madina Perkenalan dengan Kapolsek dan para personil Polsek Kotanopan serta Melakukan pengecekan Mako Polsek Kotanopan dan Memberi arahan agar memperbaiki infrastruktur pendukung Polsek seperti memperbaiki ruang tahanan, memperbaiki fasilitas olahraga seperti lapangan bulutangkits, agar layak digunakan dengan baik, serta infrastruktur perumahan dinas agar layak dan nyaman di huni oleh personil.

Adapun Sidak tersebut Kapolres Madina di dampingi Wakapolres Madina Kompol Agus Maryan SH., Kabagren AKP Manson Nainggolan, SH., M.Si., Kasat Intel AKP Rio Romi Manik, SH., MH., Kasat Lantas AKP Syamsul Arifin Batubara, S.E, M.Si, KBO intel Ipda Fahrul Rozi, SH., serta senumlah Personil Polres Madina Lainnya.

(Humas Polres Madina/red)

(Editor ; Muh Aidil)

News Lintas Sulawesi/Polres Sinjai

Kepala Kepolisian Resor Sinjai, Ajun Komisaris Besar Polisi (Akbp) Iwan Irmawan, S.Ik.,M.Si mengeluarkan lima poin imbauan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Khususunya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Jum’at (24/12/2021).

Dalam imbauan tersebut, Kapolres Sinjai mengajak masyarakat bersama-sama menjaga dan memelihara kamtibmas serta kelancaran lalu lintas.

Masyarakat diminta untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan tidak melakukan pesta kembang api, Kemudian pengguna jalan atau pengendara motor, mobil dan sejenisnya dilarang konvoi atau ugal-ugalan di jalan raya, dan tidak ada pertunjukan (hiburan musik/ seni budaya) yang dapat mengundang kerumunan, serta tidak ada hura hura atau mabuk mabukan.

Terkait petasan yang sudah menjadi tradisi setiap malam pergantian tahun, Kapolres Sinjai imbau agar hal itu dapat dihindari karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Imbuhnya.

Selain itu, Kapolres Sinjai meminta untuk tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan sekecil apa pun. “Mari kita isi malam pergantian tahun dengan banyak berdoa dan berzikir dirumah masin-masing mudah-mudahan virus corona segera berlalu. Ajak Kapolres Sinjai

“Segera lapor atau hubungi Pusat Pelayanan Pengaduan/Bantuan Polisi di hotline 110 jika ada potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” Pungkas Kapolres Sinjai.

(Muh Idrus/Humas Polres Sinjai/red)

(Editor ; Muh Aidil)

News Lintas Sulawesi/Manado

Aneh bin ajaib. Seperti permainan sulap saja, setelah gedung kos-kosan mewah selesai dibangun, tiba-tiba papan informasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung tersebut langsung terpasang. Fenomena sim salabim abrakadabra IMB yang serta-merta terpasang di gedung setelah kelar dibangun itu hanya terjadi dan boleh berlaku pada bangunan gedung kos-kosan mewah milik Ketua PN Manado, Djamaluddin Ismail, SH, MH. Yang bersangkutan memang seorang hakim yang hebat!

“Don’t try it at home Sobat. Berani coba, gedung Anda langsung rata oleh bulldozer petugas Satpol-PP. Pemasangan papan informasi IMB setelah bangunan sudah jadi itu hanya boleh dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum jagoan yang saat ini menjabat Ketua PN Manado,” ujar Alumni PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012, Wilson Lalengke, Kamis, 23 Desember 2021.

Pemasangan IMB di dinding depan bangunan kos-kosan mewah yang berada di Jl. Pomurow, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara itu dilakukan karena ramainya pemberitaan yang mempertanyakan keabsahan pembangunan gedung tersebut. Beberapa persoalan yang mencuat atas munculnya gedung yang menelan biaya pembangunan lebih dari 1,5 miliar rupiah ini antara lain terkait sumber dana pembangunan yang cukup fantastis [1], status kepemilikan tanah, persyaratan teknis dan administratif bangunan gedung, serta IMB.

Beberapa waktu lalu, wartawan mengkonfirmasi soal IMB itu ke pemiliknya, Djamaluddin Ismail, SH, MH, dan dijawab ‘sudah ada’. Ketika ditanya mengapa tidak dipasang papan informasi terkait IMB bangunan tersebut, sang Ketua PN Manado menjawab pernah terpasang namun sudah rusak, lapuk, dan hancur. Sebuah alibi yang oleh anak TK saja dengan mudah memahaminya sebagai alasan asbun belaka. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, papan informasinya sudah hancur. Terbuat dari apakah papan informasi IMB gedung kos-kosan mewah itu? Kardus!

“Gedung selesai terbangun, IMB-pun muncul dan bertengger manis di dinding depan bangunan. Suatu trik mempermaikan aturan hukum yang cukup cantik yang menunjukan sikap arogan seorang penegak hukum yang bisa berbuat seenaknya di negeri ini. Sementara, bagi masyarakat biasa, hal seperti itu pasti mendapatkan sanksi, dari sanksi administratif, denda, hingga bangunan dirobohkan petugas dan pidana,” tambah Lalengke yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu dengan perasaan miris.

Pihak-pihak terkait perizinan dan pengawasan terhadap aktivitas pendirian bangunan gedung di Kota Manado pun seakan tak berdaya terhadap oknum hakim yang (tidak) mulia itu. Mereka terlihat gamang dalam menyikapi masalah ini, diduga tidak pernah mempertanyakan tentang pembangunan gedung usaha kos-kosan tersebut.

Bahkan, setelah publik ramai mempertanyakan keberadaan bangunan ini, para pihak terkait –dengan alibi “sesama forkompinda harus saling menjaga perasaan”– terkesan berkolaborasi saling bantu dengan pemilik gedung kos-kosan agar persoalan yang ditanyakan masyarakat dapat terjawab dengan sempurna. Hal itu dapat dilihat dari munculnya plang informasi IMB bangunan itu secara tiba-tiba saat publik mempertanyakannya. Masyarakat dapat saja berasumsi bahwa IMB buru-buru dibuatkan agar sang konco sesama forkompinda bebas dari peranyaan kritis warga.

Merespon dugaan tersebut, Wilson Lalengke mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat ke-2 ke Pemerintah Kota Manado melalui Kepala Dinas PM-PTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Manado yang meminta data lengkap berupa salinan dokumen persyaratan yang bertalian dengan penerbitan IMB atas gedung kos-kosan itu. “Kita sudah kirim surat permohonan informasi kedua ke Pemkot Manado, meminta salinan berkas-berkas dokumen persyaratan penerbitan IMB. Ini penting sekali untuk memastikan bahwa tidak terjadi proses ‘industrialisasi hukum’ dalam persoalan pembangunan gedung kos-kosan milik Ketua PN Manado itu,” beber lulusan pasca sarjana bidang Applied Ethics dari Utrecht University, The Netherlands, dan Linkoping University, Sweden, ini.

Lalengke kemudian menjelaskan juga bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka masyarakat berhak atas informasi terkait data-data dan informasi lengkap atas bangunan gedung kos-kosan Ketua PN Manado itu. “Kasus gedung kos-kosan ini telah menjadi perbincangan publik Kota Manado dan sudah menjadi isu nasional, sehingga Pemerintah Kota Manado berkewajiban untuk memberikan informasi secara komprehensif terkait masalah tersebut kepada masyarakat,” jelasnya.

Dalam suratnya yang kedua, Wilson Lalengke juga meminta kepada Kadis PM-PTSP, Jimmy Charles Rotinsulu, agar memberikan segala informasi dan data atau salinan dokumen terkait dengan persetujuan tetangga dan persyaratan lengkap pendirian bangunan gedung dimaksud. “Kita meminta keterangan terkait persetujuan sempadan bangunan itu, serta semua informasi dan data yang menjadi persyaratan teknis dan administratif pendirian gedung kos-kosan itu sebagaimana dimaksudkan pada Bab IV, Pasal 7 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002,” imbuhnya.

Informasi dan data yang lengkap dan detail tersebut, sambung Lalengke, diperlukan dalam rangka mengklarifikasi informasi dari warga masyarakat yang selama ini mengklaim bahwa tanah tempat gedung kos-kosan itu didirikan adalah termasuk dalam wilayah tanah milik keluarga besar mereka, yakni keluarga almarhum Pahlawan Nasional, Laksamana Pertama TNI-AL John Lie [2].

Menutup keterangannya, tokoh pers nasional yang anti korupsi itu mengatakan bahwa apabila Pemerintah Kota Manado tidak bersedia memberikan data dalam bentuk salinan dokumen persyaratan yang dipersyaratkan dalam pembangunan gedung kos-kosan milik Djamaluddin Ismail tersebut, maka pihaknya akan mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Publik. “Tidak boleh ada yang abu-abu terkait pejabat publik, kita yang gaji mereka. Termasuk celana dalam istrinya Ketua PN Manado itu dibelikan oleh rakyat. Karena itu rakyat berhak dan harus mengawasi serta mengontrol mereka, kita berhak tahu darimana dia dapat uang untuk bangun gedung kos-kosan mewah itu,” tegas Wilson Lalengke. (APL/Red)

Catatan:

[1] Ketua PN Manado Bangun Gedung Bernilai Miliaran, Warga Sulut: Dari Mana Sumber Dananya? https://pewarta-indonesia.com/2021/11/ketua-pn-manado-bangun-gedung-bernilai-miliaran-warga-sulut-dari-mana-sumber-dananya/

[2] Gedung Kos-kosan Ketua PN Manado Diduga Dibangun di Tanah Milik Keluarga Pahlawan Nasional; https://pewarta-indonesia.com/2021/12/gedung-kos-kosan-ketua-pn-manado-diduga-dibangun-di-tanah-milik-keluarga-pahlawan-nasional/

(Redaksi NLS)

News Lintas Sulawesi/Polres SIGI

Polres Sigi melaksanakan pemusnahan barang bukti Minuman keras yang berhasil di sita oleh jajaran polres sigi.

Kegiatan diselenggarakan Mako Polres Sigi, usai apel gelar pasukan Operasi Lilin Tinomb ala 2021, Kamis (23/12/2021).

Kapolres Sigi AKBP Reja A. Simanjuntak, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan hari ini dilakukan pemusnahan barang bukti Minuman keras.

Barang bukti ini merupakan hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan menjelang Natal dan tahun baru.

“Barang bukti ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan oleh kepolisian untuk menjamin keamanan kegiatan Natal dan tahun baru di wilayah Kabupaten Sigi,” jelasnya.

Disampaikan bahwa total Miras yang di musnakan pada hari ini adalah 7 botol Bir bintang dan 3.724 Liter Miras dengan rincian 1.914 Liter Miras jenis Cap tikus dan 1.810 liter miras jenis saguer.

Pemusnahan barang bukti Minuman keras didahului dengan penandatanganan berita acara pemusnahan.

Kemudian puluhan jerigen miras di buang di lubang pemusnahan barang bukti yang telah di sediakan oleh polres sigi.

Kegiatan pemusnahan barang bukti miras, dihadiri oleh Bupati Sigi dan Forkopimda Sigi serta awak media yang sempat hadir.

[Rahmat B/Humas Polres Sigi/red]

(Editor Muh Aidil)

News Lintas Sulawesi/Polres Bangkep

Dalam rangka Operasi Lilin 2021 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran polri, digelar apel pasukan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga kesatuan kewilayahan.

Begitu juga dengan Jajaran Polres Bangkep Polda Sulteng, pada Kamis (23/12/2021) jam 08.00 wita melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Lilin Tinombala tahun 2021 dalam rangka pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 yang berlangsung di Lapangan apel Mako Polres Bangkep.

Apel gelar pasukan ini di hadiri oleh Kapolres Bangkep AKBP. Bambang Herkamto.SH, Bupati Bangkep Rais D Adam ,Wakapolres Kompol Hamdan S.Kom, Danramil 1308 Salakan Kapt. Inf. Abdul Aziz, Kadis Dishub, Kaban BPBD, Kasat Pol PP, para PJU Polres Bangkep beserta pasukan dari unsur TNI dari Koramil Salakan, Polres Bangkep, Dishub, Sat Pol PP , TRC BPBD Bangkep dan PLN Ranting Salakan.

Sebagai pemimpin apel Bupati Bangkep H.Rais D. Adam, Perwira Apel Kompol R.H Datunsonlang S.Pd dan Komandan Apel Ipda Rudy.

Apel gelar pasukan tersebut dilakukan pemeriksaan pasukan oleh Bupati Bangkep didampingi Kapolres Bangkep, Pabung 1308 LB di Bangkep yang juga Danramil Salakan Kapten Inf. Abdul Aziz.

Arahan dalam apel gelar pasukan Bupati Bangkep H.Rais D. Adam yang membacakan amanat Kapolri menyampaikan bahwa giat tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi “Lilin 2021” dalam rangka pengamanan perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, baik pada aspek personel ataupun sarana prasarana, serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda, dan Mitra kamtibmas lainnya.

Perayaan Natal dan Tahun Baru oleh masyarakat secara universal dirayakan melalui kegiatan ibadah dan perayaan pergantian tahun baru , peningkatan aktifitas masyarakat ini tentu saja terjadi yang sangat berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, gangguan kamseltibcar lantas, dan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Oleh karena itu, Polri menyelenggarakan Operasi Lilin-2021 yang akan dilaksanakan selama 10 hari, mulai dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022, dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif secara humanis, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19, sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan rasa aman dan nyaman.

Pengamanan ini tidak boleh dianggap sebagai agenda rutin tahunan biasa, sehingga menjadikan kita cenderung under estimate dan kurang waspada terhadap setiap dinamika perkembangan masyarakat, apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini, kita harus lebih peduli. Jangan sampai kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru menimbulkan klaster-klaster baru penyebaran Covid-19.

Berdasarkan mapping kerawanan yang telah dilakukan, ada beberapa prediksi gangguan kamtibmas yang harus kita antisipasi, antara lain ancaman terorisme dan radikalisme, ancaman sabotase, penyalahgunaan narkoba, pesta miras, aksi perusakan fasilitas umum, aksi kriminalitas seperti curat, curas, curanmor, tawuran antar kelompok pemuda atau antar kampung, balap liar, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, maupun ancaman bencana alam seperti banjir dan tanah longsor sebagai dampak dari musim penghujan.

Beberapa penekanan Kapolri disampaikan juga oleh Bupati Bangkep :
“Siapkan mental dan fisik serta jaga kesehatan, niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah kepada Tuhan YME”

“Lakukan deteksi dini, tingkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengamanan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror
dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum Natal
2021 dan perayaan tahun baru 2022 dan laksanakan pengamanan
secara profesional dan humanis, berikan pelayanan terbaik, lengkapi sarpras dan perlengkapan perorangan yang memadai, serta lakukan penugasan anggota dengan buddy system”

“Laksanakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional serta bertindaklah secara tegas namun humanis dan mantapkan kerja sama, sinergi, dan soliditas para pihak yang terlibat demi keberhasilan pelaksanaan operasi.Tetaplah menjadi teladan bagi keluarga, rekan, dan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan mencegah penyebaran Covid-19, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta menerapkan pola hidup sehat dan bersih” kata Bupati Bangkep

Setelah apel gelar pasukan dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti berupa minuman keras dan obat-obatan hasil tangkapan Polres Bangkep dan jajarannya selang bulan Agustus- Desember 2021

(Rahmat Bakari/Humas/red)

(Editor ; Muh Aidil)