Dalam menyambut Hari Juang TNI AD Ke-76 Korem 143/HO menyelenggarakan kegiatan Donor Darah yang bertujuan untuk memberikan penambahan stok darah di Sulawesi Tenggara.
Hal ini di sampaikan Plh Kapenrem 143/HO Letda Inf Rusmin Ismail dalam rilisnya, Kendari, Sultra, Kamis 09/12/2021.
Rusmin menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari juang TNI AD yang bertepatan pada tanggal 15 Desember mendatang
“Kegiatan ini kita lakukan dalam menyambut hari juangt TNI AD dan juga guna menambah persediaan darah di Kota Kendari,” ujarnya.
Lebih lanjut juga disampaikan dalam kegaiatan donor darah diikuti oleh seluruh personel jajaran Korem 143/HO, Persit, PNS dan juga Polri.
“Kegiatan donor ini kerjasama dengan PMI Sultra yang melibatkan 147 orang personel TNI – Polri dan Persit KCK Koorcab Rem 143/HO yang dimana kegiatan ini juga langsung dihadiri oleh Bapak Danrem dan juga para pejabat Korem 143/HO,” lanjut Rusmin.
“Dengan adanya kegiatan seperti ini kita berharap bisa membantu masyarakat yang membutuhkan darah nantinya dan ini juga bentuk kepedulian kita kepada Masyarakat yang dimana TNI AD akan sselalu bersama Rakyat dalam membangun Bangsa,”pungkas Rusmin.
Kamis, 9 /12/2021 bertempat di Gedung Grand Palace Convention Centre-Kota Gorontalo telah dilaksanakan kegiatan (Rapat Koordinasi) Rakor Akhir Tahun dan Anev UPP Saber Pungli Provinsi dan UPP Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo TA. 2021.
Hadir dalam tersebut :Irwasda Polda Gorontalo selaku Ketua UPP Prov. Gtlo, Inspektur Daerah Prov. Gorontalo, Aswas Kajati Gorontalo, Para Kapokja UPP Prov. Gorontalo,Sekretaris UPP Prov. Gorontalo, Para Ketua UPP Kab/Kota se Prov. Gorontalo, Para Inspektur Daerah Kab/Kota, Para Sekretaris UPP Kab/Kota dan Para anggota UPP Prov Gorontalo.
Dalam penyampaiannya Irwasda Polda Gorontalo Kombes Pol. Yakub Dedy Karyawan,SIK menekankan tentang Implementasi Pencanangan Kota bebas Pungli melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) pada masing-masing Kesatuan Kerja Instansi Pelayanan Publik di Provinsi Gorontalo.
“Diharapkan tahun 2022 masing-masing kesatuan kerja instansi pelayanan publik di Provinsi Gorontalo sudah melakukan pembangunan zona integritas, sebagai implementasi pencanangan kota bebas pungli, selain itu di masing-masing daerah membuat pilot project sebagai pionir penerapan bebas pungli,”kata Yakup. Yakup juga berpesan bahwa dalam penyusunan sasaran program kegiatan UPP berfokus pada upaya meminimalisir praktik pungli dan pemulihan ekonomi nasional serta mitigasi Covid19.
“Fokus kegiatan kita tahun 2022 adalah meminimalisir praktik Pungli dalam rangka mendukung 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dengan tema Pembangunan TA. 2022 : Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural serta Mitigasi Covid-19, oleh karenanya silakan ini dimasukkan dalam penyusunan sasaran program kegiatan UPP TA. 2022,” Ujarnya.
Sementara itu Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono, SIK, menerangkan bahwa kegiatan Rakor Akhir Tahun dan Anev UPP Saber Pungli Provinsi dan UPP Kab/Kota se – Provinsi Gorontalo TA. 2021 adalah sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja UPP selama kurun waktu satu tahun.
“Bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana analisa evaluasi atas kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing UPP Saber Pungli, dimana pada tahun ini ditemukan beberapa kendala salah satunya adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid19 yang berdampak terhadap kurang optimalnya kegiatan yang dilaksanakan, dan untuk ke depan ( 2022) tadi pak Irwasda selaku Ka UPP Propinsi telah menekankan kepada peserta Rakor agar kegiatannya difokuskan pada upaya meminimalisir praktik Pungli dalam rangka mendukung 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional diantaranya Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural serta Mitigasi Covid.19,”kat Wahyu.
Wahyu juga mengatakan bahwa maksud dibentuknya unit pemberantasan pungli tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah untuk menghilangkan budaya pungli diberbagai bidang pelayanan publik. “Kepada seluruh masyarakat di propinsi Gorontalo, silakan laporkan jika ada praktek-praktek pungli di kantor-kantor pemerintah dalam memberikan pelayanan. Unit Pemberantasan Pungli akan segera menindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” tutup Wahyu.
Kapolri 3 berharap bahwa Lemdiklat Polri harus menjadi “dapur” untuk mencetak sosok personel kepolisian yang memiliki kompetensi dan kualitas yang baik seperti yang diharapkan dan dicintai serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Sigit dalam sidang pleno Dewan Pendidikan dan Pelatihan (Wandiklat) Polri, Rabu (8/12/2021). Menurut Sigit, Wandiklat memiliki peran penting sebagai tahap awal perumusan kebijakan yang menentukan kompetensi dan kualitas seorang prajurit Korps Bhayangkara.
“Oleh karena itu untuk pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri yang unggul, Lemdiklat Polri menjadi kunci utama sebagai “dapur” pengolahan SDM Polri. Agar betul-betul terwujud SDM Polri yang unggul,” kata Sigit dalam arahannya.
Dalam Wandiklat ini, mantan Kapolda Banten tersebut menekankan, pentingnya menerapkan tiga kompentensi, yakni, kompetensi teknis, kompetensi Leadership dan kompetensi etika. Serta tetap mengacu pada delapan standar pendidikan Polri, yaitu standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
“Delapan standar pendidikan ini tentunya harus kita jadikan acuan sehingga betul-betul bisa dilaksanakaan dengan baik,” ujar Sigit.
Terkait tiga kompentensi, eks Kabareskrim Polri ini menegaskan harus diterapkan di seluruh pendidikan yang ada, mulai dari Pendidikan Pembentukan (Diktuk), Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes) dan Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum).
“Output yang kita harapkan, dimana mereka memiliki kompetensi teknis, kompetensi etika dan kompetensi Leadership. Sehingga betul-betul bisa dilahirkan personel Polri yang memiliki kemampuan sebagai Polri yang memiliki SDM yang mumpuni, unggul, dan profesional. Sehingga kita mampu lahirkan dan wujudkan personel Polri yang pada saat melaksanakan tugasnya menjadi Polri yang betul-betul bisa dekat dengan masyarakat, bisa dipercaya masyarakat dan dicintai masyarakat. Ini adalah PR kita,” ucap Sigit.
Menurut Sigit, tiga kompetensi mutlak harus dimiliki oleh personel kepolisian. Sebab itu, Sigit berharap, Lemdiklat Polri menanamkan hal itu sejak awal mula pendidikan dan pelatihan dengan cara yang tepat dan proporsional.
Dari segi pembentukan, kata Sigit, maka yang harus disajikan adalah kompetensi teknis dan kompetensi etika. Lalu, di segi pengembangan yang harus diberikan adalah kompetensi Leadership dan etika yang harus betul-betul ditanamkan.
“Pendidikan pengembangan Dikbangspes, kompetensi teknis yang kita harapkan betul-betul bisa dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tugas terkini,” tutur Sigit.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Dari proses pembentukan, Sigit juga menegaskan bahwa, personel kepolisian harus dapat melakukan diskresi kepolisian dan penggunaan kekuatan secara bertanggung jawab. Pasalnya, hal itu harus sesuai dengan asas legalitas, proporsionalitas, nesesitas (keperluan) dan akuntabilitas.
Dalam kesempatan ini, Sigit juga mengingatkan soal harapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan SDM yang unggul dan Presisi dalam menjalankan tugas serta wewenangnya. Karena itu, pengembangan SDM di Korps Bhayangkara menjadi salah satu peran yang sentral.
“Untuk itu pengembangan SDM Polri harus diperhatikan secara serius. Mulai dari rekrutmen pendidikan dan promosi harus dilakukan transparan dan akuntabel. Kemudian harus dibentuk dan diciptakan karakter sesuai dengan tugas Polri dan tentunya harus menguasai ilmu pengetahuan yang baru,” tutup Sigit.
Mimbar Rakyat Anti Korupsi Berthemakan “Sumut Bermartabat Tanpa Korupsi” digagas sejumlah Aktivis LSM Penggiat Anti Korupsi Sumut dalam peringatan Hari Anti Korupsi SeduniaTahun 2021 di depan Kantor Gubernur Sumatera Utaran Jalan Diponogoro 30 Medan Kamis (09/12)
Indra Mingka selaku Penanggung jawab aksi tersebut menjelaskan disela-sela rapat tekhnis akhir kegiatan itu bertempat di kantor Kompaks (Komite Penggiat Anti Korupsi) jalan Kasuari No 60 Medan, ” sesuai player sekitar 30 lembaga penggiat anti korupsi direncanakan akan ikut memperingati Harkodia 2021 esok (09/12) namun validasi dirapat akhir diperkirakan berkurang sekitar 20 Lembaga, namun dengan estimasi maksimal 60 peserta “ujar indra didampingi Sekjen DPP Kompaks Ir Sabar Sihite.
Ini Gerakan Moral untuk mengajak kita semua agar melawan peraktek korupsi di negri ini, “korupsi tidak boleh menjadi budaya, “sambut Sabar Sihite bersemangat.
Aktivis Senior Saharuddin Koordinator Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Gerbrak) juga ikut ambil bagian dalam aksi moral tersebut, mengingat tahun 2018 peringatan hari anti korupsi di sumut diinisiasi oleh beliau dengan thema “Lawan Korupsi dengan cara bermartabat” esok kita perkuat peringatan Hakordia 2021 dengan mengajak Aparat Penegak Hukum Seperti Perwakilan KPK, Kejaksaan Tinggi Sumut, Kepolisian Daerah Sumut, Dewan Perwakilan Rakyat Sumut dan Gubernur Sumut bersama Wakil Gubernur untuk berkomitmen Tolak dan Lawan Praktek Korupsi di Sumut agar visi Sumut Bermartabat Tanpa Korupsi itu dapat terwujud. Tutup Sabar Sihite
Merasa prihatin melihat kondisi pasien ibu hamil (Bumil) yang kurang mampu, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batu Bara, yang dimotori oleh Direktur RSUD Batu Bara, dr. Guruh Wahyu Nugraha, langsung lakukan penggalangan dana. Pasien Bumil atas nama Juliani (30) yang terdaftar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Mandiri Kelas 3, telah menunggak bertahun – tahun.
Demikian pernyataan Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Perawat, RSUD Batu Bara, Ridwan, saat dikonfirmasi wartawan via ponsel. Selasa (08/12/2021).
Disebut Ridwan, pasien ibu hamil masuk ke RSUD Batu Bara, setelah menerima hasil pemeriksaan di salah satu klinik Maddin, yang menyatakan Juliani harus dioperasi cesar.
“Kondisi janinnya tidak normal, dan harus dioperasi cesar, sementara BPJS nya tidak aktif karena banyak tunggakan,” sebut Ridwan.
Pasien bumil ini bisa dibilang orang yang kurang mampu, dan hanya punya uang 400 ribu, sementara tunggakannya mencapai 1,3 juta, lain denda, jelasnya.
Kami berkoordinasi dengan Pak Direktur RSUD, dan beberapa dokter umum dan spesialis, bagaimana solusinya agar pasien dapat dilayani.
Pak Direktur RSUD, langsung mengeluarkan sejumlah dana pribadinya untuk membantu melunasi tunggakan BPJS pasien, dibantu juga oleh dokter yang ada, terang Ridwan.
Pegawai RSUD Batu Bara saat lagi piket di IGD RSUD Batu Bara, Selasa (08/12/2021). (Foto : Sholeh Pelka).
Direktur RSUD Batu Bara, dr Wahyu, langsung mengupayakan agar BPJS atas nama Juliani dapat diaktifkan, dan Alhamdulillah berhasil, ujar Ridwan.
Sebelumnya sudah ada niat mau mengurus Jaminan Persalinan (Jampersal), “namun karena BPJSnya sudah bisa digunakan, kita gunakan BPJS saja pak,” jawab Ridwan.
Direktur RSUD Batu Bara, dr. Guruh Wahyu Nugraha, melalui sambungan seluler, membenarkan ada pasien bumil BPJSnya menunggak.
“Kita sangat prihatin sekali melihat kondisi bumil yang harus dilayani secepat mungkin,” sebut dr. Wahyu.
Besok pasien sudah bisa dilakukan operasi, dan RSUD Batu Bara, harus mendahulukan pelayanan, apalagi ini menyangkut soal nyawa, “dua nyawa ini harus kita selamatkan dulu, masalah dana itu belakangan,” tegas Wahyu.
Alhamdulillah, niat ikhlas kita untuk menolong pasien juga disambut baik oleh BPJS, jadi tidak harus banyak mengeluarkan dana, ujar Wahyu.
Direktur RSUD Batu Bara, dr. Guruh Wahyu Nugraha,
Suami pasien bumil, Saiful Akhyar (30), mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Batu Bara dan Bupati Batu Bara, Ir. Zahir. M. AP, yang telah membantu istrinya untuk dioperasi di RSUD Batu Bara.
“Terima kasih kepada Pak Bupati, Direktur RSUD Batu Bara dan seluruh dokter dan perawat, yang telah membantu. Semoga pelaksanaan operasi besok, berjalan dengan aman dan lancar,” ucap Saiful.
Saat itu kami sudah pasrah, karena kami tidak punya uang untuk melunasi BPJS, apalagi untuk biaya operasi, “ternyata malah pihak RSUD Batu Bara langsung bantu melunasi tunggakan BPJS, terima kasih pak, terima kasih,” ujar Saiful berulang kali.
Percepatan akselerasi vaksinasi covid- 19 menjadi perhatian utama Irjen polisi Rudy Sufahriadi memimpin polda Sulteng,
Berbagai inovasi dilakukannya bersam jajaran untuk menarik perhatian masyarakat agar mau mendatangi gerai gerai vaksinasi,
Setidaknya hari ini kapolda sulteng didampingi ketua daerah bhayangakari sulteng Ny,Luly Rudy Sufahriadi mendatangi dua kabupaten di wilayah utara yaiti toli-toli dan buol, Rabu (8/12/2021)
Pulau simatong toli toli menjadi lokasi pertama yang dikunjungi, gerai vaksinasi presisi dicapai dengan kenderaan sepeda motor.
Masyarakatpun antusias mendatangi gerai vaksinasi presisi, karena polda sulteng telah menyiapkan dooprice dan paket sembako.
Tidak tanggung-Tanggung undian doorprice yang disiapkan pun bermacam mulai dari mesin cuci sepeda, televisi, kulkas dan lima ekor kambing
Hal yang sama juga saat rombongan kapolda sulteng teebang dan melihat pelaksanana vaksinasi di desa guamonial kecamatan momun.
Kapolres Banggai AKBP Yoga Priyahutama SH, SIK, MH, mengikuti rapat koordinasi (rakor) Operai Lilin Tinombala 2021 di Aula Rupatama Mapolres Banggai, Rabu (8/12/2021) secara virtual dengan seluruh Forkopimda Sulteng.
Hadir dalam rakor tersebut yakni, Dandim 1308 LB Letkol Inf. Dony Gradinand SH M.Tr Han, Pejabat Utama Polres Banggai, Bupati Banggai diwakili Staff Ahli Bupati dr. Gunawan M.Kes, anggota DPRD, Pengadilan Negeri Banggai, Kejaksaan Negeri Banggai, Danki Brimob Luwuk Iptu I Ketut Partayana, Dan Pos AL Luwuk Letda Laut Yusuf Wibowo, OPD dan stakeholder terkait.
Rakor Ops Lilin Tinombala 2021 tersebut mengambil tema, dalam rangka mewujudkan sitkamtibmas yang aman dan kondusif serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam merayakan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 di masa pandemi Covid-19.
Usai mengikuti rakor secara virtual, AKBP Yoga memberikan penyampaian kepada OPD dan stakeholder Kabupaten Banggai yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam penyampaiannya, AKBP Yoga mengingatkan agar tidak boleh underestimate terhadap setiap situasi apalagi menjelang Nataru 2022 di tengah pandemi Covid-19.
“Jangan lengah, tetap waspadai hal-hal sekecil apapun, guna kelancaran serta keamanan di wilayah kita sendiri,” terang AKBP Yoga.
Untuk itu, AKBP Yoga meminta agar aktif mengimbau masyarakat untuk selalu mengutamakan protokol kesehatan (prokes) 5M sebagai pencegahan Covid-19 dan melaporkan setiap kegiatan masyarakat yang dapat berdampak pada gangguan kamtibmas.
“Imbau masyarakat kita agar tidak pesta miras. Apabilan menemukan hal tersebut segera laporan untuk ditindak lanjuti. Sebab semua akar permasalahan yang terjadi saat ini berawal dari miras,” beber AKBP Yoga.
AKBP Yoga pun mengingatkan, kepada pemangku kebijakan untuk kembali mengingatkan para jemaat dalam pelaksanaan ibadah natal tetap patuhi prokes serta tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan.
“Selain itu kita juga harus antisipasi aksi kriminalitas yang biasa terjadi dan tempatkan anggota pada titik rawan perkelahian, kerumunan dan kemacetan,” ungkap AKBP Yoga.
Diakhir penyampaiannya, AKBP Yoga meminta seluruh OPD dan takeholder terkait untuk sama-sama bersinergi dalam menghadapi momen Nataru 2022 demi terciptanya kamtibmas yang kondusif.
“Demi terciptanya kamtibmas yang kondusif jelang Nataru 2022, mari kita bersama-sama bersinergi,” harap AKBP Yoga.
Kapolsek Bunta Iptu Nanang Afrioko SH, MH, bersama anggotanya membagikan masker kepada para pedagang, pengunjung dan pengguna jalan di kompleks Pasar Sentral Bunta, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Rabu (8/12/2021).
Pembangian masker itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri guna melindungi dan mencegah penyebaran Covid-19.
“Kita masih menemukan beberapa masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan (prokes) 5M khususnya penggunaan masker,” ungkap Iptu Nanang.
Padahal, menurut Iptu Nanang, penggunaan masker saat ini wajib dilakukan ketika beraktivitas di luar agar terhindar dari penyebaran Covid-19.
“Sehingga dalam setiap kesempatan patroli kita selalu memberikan masker kepada apabila menemukan warga yang melanggar,” tutur Iptu Nanang.
Selain membagikan masker, kata Iptu nanang, pihaknya juga memberikan edukasi terkait prokes serta imbauan agar ikut mensuskeskan program pemerintah pusat terkait vaksinasi.
“Masyarakat juga diimbau agar ikut melakukan vaksin untuk membentuk kekebelan tubuh,” kata Iptu Nanang.
Dalam rangka mendukung program percepatan vaksinasi, Personel Polsek Bualemo melakukan pengamanan dan monitoring penyuntikan vaksin Covid-19 di Puskesmas Bulaemo, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Rabu (8/12/2021).
“Monitoring ini untuk memastikan vaksinasi ini berjalan dengan aman dan lancar,” ungkap Kapolsek Bualemo AKP Muhammad Asdar SH.
Vaksinasi yang diselenggarakan oleh Puskesmas Bulaemo ini diikuti sekitar 110 masyarakat untuk vaksinasi dosis I dan II.
“Untuk vaksin Astrazeneca dosis 1 60 orang, Sinovac dosis 1 sebanyak 12 orang dan Sinovac dosis 28 orang,” tutur AKP Asdar.
Menurut AKP Asdar, vaksinasi ini penting untuk membentuk kekebelan tubuh terhadap virus corona guna menekan penyebaran Covid-19.
“Sebelum divaksin, para peserta vaksin terlebih dahulu melaksanakan pendaftaran, dilanjutkan dengan pemeriksaan screening, kemudian dilakukan penyuntikan vaksin,” ujar AKP Asdar.
Babinkamtibmas Polsek Luwuk Polres Banggai Aipda M. Arif memantau langsung rumah-rumah warga di Dusun II, Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai yang, terdampak banjir akibat naiknya air laut yang terjadi pada Selasa (8/12/2021) sekira pukul 15.00 Wita.
“Air pasang yang menggenangi rumah warga ini setinggi 15-20 cm,” ungkap Kapolsek Luwuk AKP Candra SH MH.
Untuk mencegah terjadinya korban, Babinkamtibmas melakukan pengecekan dan patroli ke rumah warga guna mengimbau agar selalu waspada.
“Diperkirakan sekitar 20 rumah warga yang terdampak akibat peristiwa ini,” terang AKP Candra.
Babinkamtibmas mengimbau warga setempat apabila air semakin meninggu untuk mengungsi ke rumah warga yang tidak terdampak air pasang.
“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah untuk tanggap bencana,” pungkas AKP Candra.
News Lintas Sulawesi 