News Lintas Sulawesi/JAKARTA

Kuasa Hukum Niko Kilikili mendampingi kliennya ibu Sonya Uwahatu sebagai saksi memberikan keterangan terkait dengan laporan dugaan kasus 385 KUHP JU 167 KUHP atas laporan Muhamad Sunan Arif terhadap sengketa rumah di jalan Menteng No 48 ke Polres Jakarta Pusat.

Niko menjelaskan awal mula kronologi dugaan kasus tersebut, pihak Sunan Arif yang merupakan anak mantan menteri Fuad Bawazir menggunalan kekuatan preman untuk menguasai rumah yangmenjadi sengketa.

“Mereka meminta untuk mengosongkan rumah tersebut dengan alasan bahwa mereka itu sebagai pemilik objek yang jadi masalah sengketa, dasar mereka untuk mengosongkan rumah ini adalah surat kuasa pengosongan rumah, kalau dalam kuasa hukum legalnya yang melakukan pengosongan itu kan bukan preman tapi pengadilan dalam hal ini panitera pengadilan kerjasama dengan polisi baru melakukan pengosongan itu baru resmi,” kata Niko, di salah satu restoran Jakarta, Selasa (21/12/2021).

Niko menegaskan, jika dugaan preman yang melakukan tindakan pengosongan itu termasuk dalam pelanggaran hukum. Sementara kepemilikan rumah tersebut belum dinyatakan sah.

“Karena apa, dia mendapatkan rumah itu dengan membeli sertifikat saja, tanpa melibatkan pemilik rumah padahal ada putusan pengadilan negeri yang mengatakan bahwa rumah tersebut harus dijual kepada pihak ketiga, hasil penjualan itu ditentukan oleh pengadilan 40% untuk orang yang menepati rumah tersebut dan 60 % untuk pemilik awal yang memiliki sertifikat. tetapi keputusan pengadilan itu belum pernah dilaksanakan oleh para pihak,” ujar Niko dengan tegas.

Lanjut Niko, dalam hal ini Kuasa Hukum akan menggugat Muhamad Sunan Arif secara perdata untuk membatalkan surat jual beli tersebut.

” Karena kami menganggap surat jual beli itu tidak sah secara hukum, dan yang memutuskan itu adalah pengadilan kami akan menempuh jalur hukum kami akan menggugat di pengadilan Jakpus untuk membatalkan surat jual beli tersebut,” tegas Niko.

Niko mengaku, sudah melakukan komunikasi dan mempunyai itikad baik dengan mengirimkan surat somasi 1,2 dan 3 dan hingga hari ini. Niko belum mendapatkan respon dari pihak Muhamad Sunan Arif.

“Intinya dalam surat somasi tersebut meletakan duduk perkaranya dengan baik tetapi sampe saat ini belum ada konfirmasi dari yg bersangkutan dan kami akan melakukan upaya hukum melalui perdata di pengadilan jakpus,” ujar Niko.

” Kami kasih waktu 3 hari mulai dari ini kita layangkan somasi apabila tidak ada jawaban dari muhamad sunan arif ini kami akan gugat secara perdata dan ingat kami membela hak orang kecil liat ibu yang sudah berumur 77 tahun ini hanya di berikan kompesasi 1,5 miliar sementara NJOP disitu 90 juta permeter, luas tanah kurang lebih 273 meter, itupun mereka memakai preman untuk mengintimidasi agar si ibu keluar dari rumah tersebut tidak logis, kami tidak dibayar seperserpun kami banya ingin membela ibu tua yg sudah berumur 77 tahun di zolimi seperti ini,” Kata Niko menambahkan.

Niko berharap kepada penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian pada saatnya nanti ini naik kepengadilan biarkan hakim memutuskan seadil-adilnya.

“Menurut pendapat kami bahwa pak presiden Jokowi sedang giat-giatnya membasmi mafia tanah di negeri ini,” kata Niko.

Selanjutnya, Niko meminta kepada bapak Kapolri untuk memperhatikan hak ibu Sonya sebagai warga negara yang harus dìlindung dari mafia hukum dan mafia tanah.

Sementara itu, Kuasa Hukum dari Muhamad Sunan Arif, Rakhmat Jaya SH MH mengatakan pihaknya sudah menyerahkan kasus ini ke polisi, Biarkan polisi menangani kasus ini.Lebih lanjut, kata Jaya BPN sudah menyatakan sertifikat yang kliennya miliki sah secara undang-undang, di beberapa media tersebut.

“Yang perlu diluruskan bahwa tanah ini adalah tanah milik Sunan sudah beraih dari tangan ke tangan, kenapa musti sekarang di persoalkan ini kan property orang haknya melekat sama Sunan. Mengenai surat izin putusan, putusan dari mana itu sementara kalo dia tidak mampu membuktikan putusan tersebut berartikan memberikan keterangan palsu,” Kata Jaya saat dikonfirmasi wartawan.

Terkait dengan surat somasi yang dilayangkan oleh pihak Sonya, Jaya menegaskan tidak ada kewajiban hukum kliennya menjawab surat tersebut.

“Tidak ada kewajiban hukumnya pak Sunan untuk menjawab itu surat, karena tidak ada urgensinya,” tuturnya.

(Alfian POLHUNED/Jakarta/red)

(Redaksi NLS)

News Lintas Sulawesi/Polres Banggai

Babinkamtibmas Polsek Toili Polres Banggai Bripka I Putu Edi Sastrawan, S.Sos mengimbau warganya untuk mengikuti vaksinasi Covid-19.

Imbauan tersebut disampaikan Bripka I Putu Edi Sastrawan saat memberikan sosialisasi kepada warga penerima bantuan pangan non tunai di Desa Uwelolu, Kecamatan Toili Barat, Selasa (21/12/2021).

Dalam imbauannya, Bripka I Putu Edi Sastrawan memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan herd immunity (kekebalan tubuh) agar terhindar dari penularan Covid-19.

“Vaksinasi ini dapat menurunkan risiko penularan Covid-19. Jadi jangan percaya berita hoax terkait vaksin,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan untuk lokasi vaksinasi berada pada setiap Gerai vaksinasi ataupun Puskesmas dan buka setiap harinya. Oleh sebab itu sangat diharapkan bagi masyarakat yang ikut vaksinasi untuk sarapan pagi terlebih dahulu.

“Mari bersama kita vaksin. Kita jaga diri, keluarga dan orang lain. Jangan lupa tetap patuhi prokes khsusnya pakai masker,” imbaunya.

Terpisah, Kapolsek Toili Iptu Tonny SH, mengungkapkan, untuk akselerasi vaksinasi pihaknya terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan harapan dapat mencapai target 70 persen pada akhir tahun 2021.

“Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin, untuk mencapai target pada akhir tahun ini,” harap Kapolsek.

(Rahmat Bakari/Biro-Banggai/red

(Editor : Muh Aidil)

News Lintas Sulawesi/Medan

Komandan Polisi Militer Kodam I Bukit Barisan (Danpomdam I/BB), Kolonel Cpm Anggiat Napitupulu, SH, MSc, berkunjung ke Kantor Wali Kota Medan, Jl Kapten Maulana Lubis No.2 Medan, Selasa (21/12/2021).

Kehadiran Pamen TNI AD abituren Akmil 1997 ini pun langsung disambut Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, SE, MM, dengan senyum sapa yang hangat di ruang kerjanya.

Kegembiraan jelas terpancar dari wajah kedua sahabat ini, seolah-olah mereka lama tak bertemu. Pertemuan sore itu diwarnai dengan gurauan sederhana yang menyegarkan pikiran.

Sejenak Wali Kota Medan tertegun mendengar penyampaian sahabatnya itu. “Pak Wali, kami sekeluarga pamit untuk melanjutkan tugas pengabdian di Mabes TNI, Jakarta,” ucap Kolonel Cpm Anggiat Napitupulu.

Waktu berlalu begitu cepat hingga tak terasa Kolonel Cpm Anggiat Napitupulu sudah 1,5 tahun bertugas di Pomdam l/BB. “Bang, perkenankan aku menemui abang kalau ke Jakarta ya,” balas Bobby –sapaan akrab Wali Kota Medan itu– dengan sungguh-sungguh.

Tak lama kemudian Kolonel Cpm Anggiat Napitupulu mengangkat tangan memberi hormat militernya kepada Wali Kota Medan.

Dengan badan tegap dan langkah gagahnya, Kolonel Cpm Anggiat Napitupulu pun berjalan keluar ruangan Wali Kota Medan dengan diikuti tatapan perpisahan seorang sahabat, Muhammad Bobby Afif Nasution, SE, MM.

Kegiatan berlangsung aman dan lancar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

(Pendam I/BB/red)

(Editor ; Muh Aidil)

News Lintas Sulawesi/Polres Bangkep

Kepolisian Resor Banggai Kepulauan ( Bangkep) Polda Sulteng melaksanakan gelar Latihan Pra Operasi (Lat Pra Ops) Lilin Tinombala Tahun 2021 yang bertempat di Aula Endra Dharmalaksana Polres Bangkep dalam rangka pengamanan Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Selasa (21/12/2021).

Lat Pra Ops Lilin Tinombala tahun 2021 dipimpin dan di buka oleh Kapolres Bangkep AKBP BAMBANG HERKAMTO S.H didampingi oleh Wakapolres KOMPOL HAMDAN S.Kom, M.si.

Kegiatan tersebut diatas dihadiri oleh para Kabag, Kasat, Kasi , Kapolsek Jajaran dan personil yang terlibat dalam Operasi Lilin Tinombala 2021.

Adapun tema Lat Pra Ops Lilin Tinombala Tahun 2021 ini ” Melalui Bimtek Pelatihan Pra Operasi Kita Tingkatkan Profesionalisme Polri Dalam Pengamanan Natal 2021 Dan Tahun Baru 2022 Guna Memelihara Keamanan Dalam Negeri”

AKBP BAMBANG HERKAMTO S.H selaku Kaopsres Polres Bangkep dalam sambutannya mengatakan ” Operasi Lilin Polri 2 (dua) tahun belakangan ini mengalami perbedaan yang seperti biasanya melaksanakan pengamanan Nataru dan Wisata tapi sekarang ini mirip dengan operasi kemanusiaan berhubung adanya pandemi covid-19″

” Jadi kita tidak hanya fokus pada pengamanan Nataru namun juga akan melakukan kegiatan untuk meningkatkan vaksinasi. Para Kasatgas dalam operasi lilin ini dapat mempedomani dan memahami tugas serta memberikan masukan tentang perkembangan aktual ” tutur Kapolres Bangkep.

” Kita harus tetap semangat dan kompak dalam menjalankan tugas. Penampilan diri personil masing-masing diperhatikan dan antisipasi setiap kerawanan yang akan terjadi ” tutupnya.

Sementara itu Kabagops Polres Bangkep KOMPOL R.H DATUNSOLANG S.Pd dalam paparannya tentang kesiapan dan strategi Operasi Lilin Tinombala 2021 menjelaskan sebanyak 355 gereja yang berada di Kabupaten Bangkep dan Balut akan kita amankan. Rangkul para tokoh-tokoh agama untuk bersama menjaga keamanan. Ada 2 (dua) pos pelayanan (Posyan) dan 7 (tujuh) pos pengamanan (Pospam) yang kita siapkan di wilayah hukum Polres Bangkep. Personil yang berada di Posyan dan Pospam berikan pelayanan maksimal pada masyarakat seperti halnya informasi. Laksanakan tugas dengan baik “

Materi lainnya juga di sampaikan oleh Kasat Intelkam IPTU DWI HARJAKA dan KASAT LANTAS IPTU BUDY PRASETYO S.H.

(Rahmat Bakari/Humas/red)

(Editor ; Muh Aidil)

News Lintas Sulawesi/Seram Bagian Barat

Sebagai wujud kepedulian kepada umat kristen, anggota Satgas Kodim Maluku Batalyon Arhanud 11/WBY Pos Koramil Tomalehu, membagikan Al-kitab ke Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil (SMTPI) Jemaat GPM Seriholo, Negeri Seriholo, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Selasa (21/12/2021).

Kegiatan ini merupakan bentuk kecintaan TNI terhadap masyarakat khususnya umat kristen di Negeri Seriholo.

Hal tersebut disampaikan oleh Danpos Koramil Tomalehu, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk toleransi antar umat beragama serta wujud nyata kepedulian TNI kepada masyarakat di Negeri Seriholo.

“Tujuan kami mengunjungi SMTPI dan membagikan Al-kitab ini adalah agar anak-anak lebih giat beribadah”, terang Danpos.

Bapak Roni Katipana selaku pengasuh SMTPI mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Pos Koramil Tomalehu atas bantuan dan perhatian yang telah diberikan kepada jema’at.

(Pen Yonarhanud 11/Wby/red)

News Lintas Sulawesi/Sei Tekam,-Anggota

Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 144/JY menerima Dalwas dan Monitoring kondisi Psikologi Satgas Ops dalam Negeri di desa Sei Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau
Kalbar

Hal ini disampaikan Dansatgas Pamtas Letkol Inf Andri Suratman dalam keterangan tertulisnya di Pos Kotis Selasa (21/12/2021).

Satgas Pamtas pos Sei Tekam menerima kunjungan dari psikologi, bertujuan untuk memeriksa psikologi prajurit yang sudah berjalan memasuki bulan ke 7,dalam melaksanakan tugas Perbatasan sektor timur Kalbar”, Ucapannya.

Dikatakannya Mayor Inf Freddy S,R Simanjuntak, S.psi.,M.psi selaku Ketua Tim”, kegiatan ini merupakan pengecekan Kondisi Psikologi Satgas Ops dalam Negeri yang sudah berjalan, menjalankan tugas pengamanan perbatasan RI-Malaysia sektor timur”,besar harapan kami dalam melaksanakan tugas dengan penuh semangat, Utamakan faktor keamanan dan laksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan moril”, ucapannya

Letda Inf Haris Tri prawira selaku Danpos Sei Tekam”,Kami menerima kedatangan dari Dalwas dan Monitoring kondisi Psikologi Satgas Ops dalam Negeri”,selama kegiatan dari ketua Tim kami merasa senang dan bergembira dalam mengisi soal yang di berikan”, pungkasnya

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan psikologi berjalan dengan lancar dan tertib dan selalu mengedepankan protokol kesehatan.

.(Pen Yonif 144/JY/red).

(Editor : Aidil)

News Lintas Sulawesi/Polres Madina

“Pelaku Jambret Berinisial MFN Alias Ucok Menek” Diamankan Team Opsnal Sat Reskrim Polres Madina

Kapolres Madina AKBP Horas Tua Silalahi, S.I.K, M.Si melalui personil Satuan Reserse Kriminal Polres Madina dibawah pimpinan Kasat Reskrim AKP Edi Sukamto berhasil mengamankan pelaku penjambretan yang terjadi di Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kec. Panyabungan Kabupaten Mandaling Natal pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 18.30 Wib.

“Pelaku jambret yang beridentitas MFN Alias Ucok Menek, 21 Tahun, Warga Desa Gunung Tua Lumban Pasir berhasil kami amankan pada hari Kamis malam tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Gunung Tua Lumban Pasir, yang mana barang bukti kejahatannya sudah terjual, kemudian kami sita dari salah seorang keluarganya yang berada di Desa Rao Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat” Pungkas Katim Opsnal Sat Reskrim Polres Madina

“Alhamdulillah berkat keuletan dan kerja keras Team Opsnal juga informasi dari masyarakat kami dapat ungkap kasus ini, yang mana kami juga sedang mendalami dan menyelidiki kasus kasus lainnya, diantaranya kasus penjambretan di dekat jembatan Pidoli semoga bisa kami ungkap, kami juga mohon doa dan informasi dari warga masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut” papar Kasat Reskrim Polres Madina AKP Edi Sukamto.

“Terhadap pelaku MFN Alias Ucok Menek penyidik menerapkan pasal pencurian dengan kekerasan pasal 365 dan atau pasal 363 KUHP ancaman hukuman 12 tahun Kurungan Penjara” Tutup AKP Edi Sukamto kepada awak media.

(Humas Polres Madina/red)

(Editor ; Aidil)

News Lintas Sulawesi/Polda Sulsel

Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs Nana Sudjana A.S., M.M. membuka rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral dalam rangka Operasi Lilin 2021, Selasa (21/12/2021).

Rakor dihadiri Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno, S.H. Pejabat Forkopimda, Sekda Provinsi Sulsel Dr. Abdul Hayat Gani, Basarnas, pimpinan Jasa Raharja, Pejabat Utama Polda Sulsel serta pejabat lainnya

Dalam sambutannya Kapolda Sulsel menyampaikan Perayaan Natal dan Tahun Baru dapat menimbulkan peningkatan mobilitas masyarakat dan menimbulkan masalah-masalah Kamseltibcar Lantas dan Pelanggaran Protokol Kesehatan.

“Olehnya itu, perlu kita kelola segala bentuk gangguan Kamtibmas dengan upaya koordinasi dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat agar dapat merayakan dengan aman, nyaman dan sehat,” ujar Kapolda Sulsel.

Lebih lanjut Kapolda mengharapkan adanya sinergitas antar instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Ya, saya harap peserta memanfaatkan kegiatan rakor ini dalam menentukan langkah-langkah atau cara bertindak demi tercapainya keamanan yang kondusif ,” jelas Kapolda.

(Muh Alfi/Humas Polda Sulsel/red)

(Editor ; Muh Aidil)

News Lintas Sulawesi/Polri, Jakarta

Lembaga Survei Charta Politika Indonesia merilis survei mengenai lembaga hukum paling baik kinerjanya. Hasilnya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menempati urutan pertama, disusul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (MA).

Survei ini dilakukan selama 29 November-6 Desember 2021 dengan responden sebanyak 1.200 usia 17 tahun ke atas atau memenuhi syarat pemilihan.

Survei dengan metode wawancara tatap muka ini memiliki margin of error sekitar +-2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berdasarkan hasil survei, Polri dipilih responden sebagai lembaga penegak hukum yang paling baik kinerjanya dengan angka 26,7 persen. Disusul KPK 25,6 persen. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebesar 10,7 persen, Kejaksaan Agung 8,5 persen, Mahkamah Agung 6,9 persen dan tidak tahu atau tidak jawab sebesar 21,7 persen.

Kemudian hasil survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara, Presiden menempati urutan pertama diikuti TNI, Polri dan KPK.

Berdasarkan hasil survei, tingkat kepercayaan terhadap Presiden sebesar 77,8 persen. Disusul TNI sebesar 76,3 persen. Selanjutnya Polri 66,8 persen dan KPK sebesar 64,3 persen.

Peringkat lima yaitu Mahkamah Konstitusi 59,3 persen, Kejaksaan Agunh 58,6 persen, Mahkamah Agung 58,3 persen, MPR 56,8 persen, DPR 56,3 persen, dan DPD 56,1 persen.

“Kalau kita lakukan survei ini beberapa tahun yang lalu, terutama sebelum revisi UU KPK, biasanya KPK ini selalu nomor 2 atau nomor 3, bersaing dengan TNI dan kalau kita lihat sekarang, bahkan di beberapa lembaga survei lain dan beberapa temuan memang Polri berhasil menyalip KPK,” ujarnya.

(Abd Hamid/red)

(Editor ; Muh Aidil)

News Lintas Sulawesi/JAKARTA (20 Desember)

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad Ali mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk mengurai permasalahan Garuda Indonesia. Ia menyebut borok di tubuh maskapai pelat merah itu sudah sangat mengerak.

“Kami melihat permasalahan di Garuda bukan hanya manajemen, tetapi konspirasi jahat yang dijadikan bancakan kelompok-kelompok tertentu,” kata Ali dalam keterangan persnya, Senin (20/12).

Menurut Ali, polemik Garuda Indonesia tidak berdiri sendiri dan sudah muncul sejak lama. Ia mencontohkan, salah satu di antaranya adalah kasus korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.

“Kemudian pernyataan Rolls Royce ada upaya penyogokan, penyuapan, dan lain-lain,” papar anggota Komisi III DPR RI itu.

Masalah lainnya, lanjut Legislator NasDem itu, yakni Garuda Indonesia memutus kontrak sewa 12 pesawat Bombardier CRJ1000. Pemutusan kontrak itu lantaran biaya sewa dan perawatan yang terlalu mahal.

Ali mengutip pernyataan mantan Komisaris Garuda Indonesia, Peter F Gontha yang menyebutkan ada empat perusahaan asing yang kongkalikong dengan Garuda Indonesia.

Selain itu, Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Tengah tersebut mengatakan, Garuda Indonesia tidak bisa mengoperasikan seluruh unit pesawatnya, lantaran Pertamina menyetop suplai avtur karena Garuda sudah berutang Rp16 triliun.

Terkait restrukturisasi utang Garuda Indonesia, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem itu menilai, hal tersebut tidak menyelesaikan masalah sesungguhnya.“Restrukturisasi utang hanya menunda utang, tetapi sumber utang tidak pernah tersentuh,” tandas Ali.

“Restrukturisasi utang hanya menunda utang, tetapi sumber utang tidak pernah tersentuh,” tandas Ali.

Namun demikian, Ia mengapresiasi niat Menteri BUMN Erick Thohir merestrukturisasi utang. Tetapi, lanjut Ali, sekuat apa pun penyertaan modal negara (PMN) dan restrukturisasi bakal percuma bila masalah mendasar tidak tuntas.

Salah satu inisiatif Fraksi Partai NasDem di DPR, kata Ali, yakni mendorong pembentukan Pansus Garuda Indonesia. Pansus bakal melibatkan Komisi III, V, VI, dan XI DPR untuk menginvestigasi masalah di Garuda Indonesia dengan transparan.

Karena dari tahun ke tahun meninggalkan masalah. Artinya, ada tata kelola masa lalu yang perlu diperbaiki,” papar dia.

“Karena dari tahun ke tahun meninggalkan masalah. Artinya, ada tata kelola masa lalu yang perlu diperbaiki,” papar dia.

Ali miris melihat kondisi Garuda Indonesia yang berada di ujung tanduk. Sejatinya, maskapai tersebut sudah mendunia dan menjadi kebanggaan Indonesia.“Kita miris melihat ada maskapai swasta murni begitu berkembang, tetapi Garuda yang sudah melegenda tidak berkembang. Ini terseok-seok karena oknum yang kami yakin ada skandal di dalamnya,” tegas Legislator NasDem tersebut.

“Kita miris melihat ada maskapai swasta murni begitu berkembang, tetapi Garuda yang sudah melegenda tidak berkembang. Ini terseok-seok karena oknum yang kami yakin ada skandal di dalamnya,” tegas Legislator NasDem tersebut. (medcom/*)

(INUM-CP/red)